Chanelmuslim.com. Perang urat syaraf yang terjadi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono di Partai Golongan Karya (Golkar) sepertinya bakal berakhir. Hal ini ditandai oleh hasil akhir Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Senin (25/1/2016) di Jakarta, yang menyatakan sikap politiknya bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir dan memberikan sambutan dalam penutupan Rapimnas menyatakan terharu atas sikap politik yang diambil oleh partai yang pernah dipimpinnya itu “Pak Aburizal ini kawan di partai, kawan di pemerintah, dan kawan di dunia usaha. Tentunya saya terharu dengan penyampaian sikap dari hasil Rapimnas ini,” katanya.
Menurut Wapres yang akrab disapa JK, ini Golkar berjuang dari jalur politik, keseimbangannya termasuk mengkritik pemerintah. “Saya selalu mengharapkan partai politik mengkritik pemerintah apabila punya kekeliruan. Tapi kebersamaan itu lebih menenangkan nasional dari sisi politik. Karena Golkar didirikan untuk itu, membangun bangsa lewat pembangunan dan stabilitas politik. Saya apreasiasi saudara semua untuk bersama-sama membangun Golkar dan menyatukan Golkar kembali,” tambahnya seperti dikutip JPPN.
Dengan bergabungnya Partai Golkar ke partai pendukung pemerintah, maka secara praktis tinggal dua partai yang tersisa dalam barisan partai oposisi di Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki kursi signifikan di parlemen, lebih dulu menyatakan bergabung dengan pemerintah, meskipun mantan Ketua Umumnya Hatta Rajasa pernah didukung penuh oleh KMP.
Partai Gerindra yang sejak awal menyatakan diri sebagai oposisi, mengatakan menghormati keputusan Partai Golkar. “Itu kan keputusan yang pasti sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Partai Golkar, kita hormati keputusannya sebagai sebuah keputusan politik,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/1/2016), seperti dikutip Liputan6.
Menurut Muzani, dengan berkurangnya jumlah partai yang menjadi oposisi, berakibat pada semakin lemahnya kontrol terhadap pemerintah. “Saya tidak bisa memperkirakan efektivitas kontrol ini. Sebaik apa pun pemerintahan, harus ada kontrol yang kuat dan baik,” ucap Muzani.
Dia menambahkan, jika tanpa kontrol pemerintah bisa semena-mena. Oleh karena itu, Partai Gerindra akan tetap sebagai penyeimbang dan menjadi kekuatan check and balances.
Kini Presiden Joko Widodo yang dalam ajang Pilpres lalu membanggakan jargon koalisi ramping, kini mendapatkan mitra politik yang lebih gendut. Partai oposisilah yang sekarang tampak ramping. Apakah rampingnya oposisi ini melemahkan suara oposan? “Buat Gerindra, berapa pun kekuatannya kami tak masalah,” tandas Muzani. (mr/foto:liputan6)
