ChanelMuslim.com- Meski masih dalam hitungan pekan, Undang-undang Ibu Kota Negara atau IKN sudah mendapat gugatan. Para penggugat mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan gugatan tersebut.
Pada 18 Januari lalu, UU IKN sudah disahkan oleh DPR. Namun begitu, baru dalam bilangan pekan sudah beberapa pihak mengajukan gugatan ke MK.
Mereka yang terpantau media yang telah menggugat antara lain mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia tahun 2014, Prof. Din Syamsuddin. Prof Din melayangkan gugatan sebagai perwakilan dari masyarakat adat di Kalimantan Timur.
Selain dia, ada lagi yang juga telah melayangkan gugatan. Yaitu, Dr. Abdullah Hehamahua bersama dengan sejumlah tokoh antara lain Dr. Marwan Batubara, mantan Danjen Kopassus dan mantan pejabat TNI lainnya.
Ada juga tokoh ekonom senior dari Universitas Indonesia yang kabarnya juga akan melayangkan gugatan. Yaitu, Dr. Faisal Basri.
Gugatan itu mencakup unsur formil dan materiil. Baik dari sisi prosedur pengesahannya yang dinilai menyalahi aturan yang berlaku, juga dari sisi isinya.
Namun begitu, aturan juga menyatakan bahwa undang-undang baru bisa berlaku setelah ditandatangani presiden, atau setelah 30 hari dari tanggal pengesahan oleh DPR.
Dengan kata lain, gugatan tersebut belum bisa diproses karena secara aturan undang-undang IKN yang sudah disahkan DPR memang belum berlaku.
Nampaknya, para tokoh nasional begitu sangat bersemangat “menentang” berlakunya IKN. Sejumlah kekhawatiran mereka akhirnya terkuak.
Seperti yang disampaikan salah satu tokoh seperti Abdullah Hehamahua kepada FNN. Menurutnya, para tokoh mengkhawatirkan kalau Jakarta nantinya akan menjadi Beijing kedua.
Mantan penasihat KPK ini menjelaskan kalau nantinya pemerintah menjual aset-aset negara di Jakarta, kemungkinan besar yang mampu membeli aset itu adalah pengusaha non pribumi dalam hal ini pengusaha keturunan Cina.
Hal inilah di antara kekhawatiran mereka yang berarti berubahnya wajah Jakarta di masa depan yang seolah menjadi Beijing kedua. Padahal, Jakarta merupakan kota perjuangan, kota yang menyimpan nilai historis bangsa yang tak ternilai harganya.
Lalu, akankah nantinya UU IKN akan menjadi cacat hukum seperti yang dialami UU Ciptaker? Waktu juga yang akan menjawabnya. Yang pasti, waktu dan energi bangsa ini sudah sangat terkuras dengan hal yang dinilai dadakan bernama IKN. [Mh]
