ChanelMuslim.com – Dewan Eropa telah meminta Austria untuk menarik ‘Peta Islam’ yang kontroversial dan mencela langkah membuat peta tersebut sebagai “mengecam” Muslim.
“Publikasi peta itu memusuhi Muslim dan berpotensi kontraproduktif,” kata badan hak asasi manusia Eropa dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Muslim Austria Lakukan Gugatan Terhadap Pemerintah Terkait ‘Peta Islam’
Peta itu menyajikan “keluhan yang ada” dan dianggap oleh banyak Muslim sebagai sangat diskriminatif, tambah pernyataan itu.
“Mereka merasa distigmatisasi dan terancam keamanannya dengan publikasi alamat dan detail lainnya.”
Pemerintah Austria telah mendapat reaksi keras karena meluncurkan apa yang disebut situs web “Peta Islam” yang menunjukkan lokasi lebih dari 600 masjid dan asosiasi Muslim di seluruh negeri.
Peta tersebut dibuat bersama oleh Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam Austria.
Muslim Austria juga mengutuk tindakan ini, menggambarkannya sebagai tindakan mengecam agama minoritas.
“Negara Austria gagal dalam tugasnya untuk memperlakukan Muslim secara adil,’” Miqdaad Versi, seorang konsultan manajemen dan juru bicara media untuk Dewan Muslim menulis di Twitter, Rabu lalu.
“‘Peta Islam’ ini keterlaluan dan tampaknya telah memfasilitasi demonisasi Muslim di bawah rubrik hanya menargetkan ‘Islam politik’,” tambahnya.
Akibat adanya Peta Islam, sekarang mulai dipasang tanda-tanda yang memperingatkan akan tentang bahayanya Islam.
“Spanduk-spanduk itu adalah contoh bahaya Islamofobia yang disponsori negara di Austria,” katanya.
“Pemerintah sayap kanan menerbitkan peta semua masjid & sekarang sudah ada tanda-tanda dipasang di dekat masjid biasa.”
Farid Hafez, seorang akademisi Muslim Austria terkemuka, juga mengutuk adanya tanda-tanda baru tersebut.
Dari 8,75 juta penduduk Austria, diperkirakan 700.000 orang mengidentifikasi diri sebagai Muslim.
Sentimen rasis terhadap Muslim di Austria berlipat ganda tahun lalu dibandingkan dengan 2019, menurut sebuah laporan oleh kelompok hak asasi manusia Austria SOS Mitmensch.
Alexander Pollak, juru bicara SOS Mitmensch, mengatakan bahwa survei baru-baru ini menunjukkan bahwa 35% publik memiliki opini negatif tentang Muslim, sementara 40% mendukung gagasan bahwa Muslim seharusnya tidak memiliki hak yang sama dengan orang Austria.
Pemerintah Austria telah menyiapkan undang-undang “anti-teror” yang kontroversial pada akhir 2020 yang memiliki motif anti-Islam, namun kemudian direvisi dengan menggunakan frasa ekstremisme bermotivasi agama alih-alih “Islam politik.”
Pemerintah juga mengadopsi undang-undang yang mencegah anak perempuan di bawah 10 tahun mengenakan jilbab pada tahun 2019, dan undang-undang ini telah ditentang oleh dua anak dan orang tua mereka.
Langkah itu disahkan pada Mei 2019 di bawah koalisi sebelumnya dari Partai Rakyat kanan tengah (OeVP) dan Partai Kebebasan sayap kanan (FPOe), hanya beberapa hari sebelum pemerintah runtuh karena skandal korupsi.[ah/aboutislam]
