KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada 2022, terdapat 36,31 persen atau satu dari tiga siswa di Indonesia berpotensi mengalami bullying atau perundungan.
“Kasus perundungan maupun kekerasan lainnya yang terjadi di sekolah sudah sangat memprihatinkan,” kata Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Puspeka, sejak 2021 bekerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk melaksanakan bimbingan teknik (bimtek) Roots pada 10.708 satuan pendidikan, melatih 20.101 fasilitator guru, dan membentuk 51.370 siswa agen perubahan.
Baca Juga: Bangun Ekosistem Inovasi di Indonesia, Kemendikbudristek Berkolaborasi dengan ParagonCorp dan MIT
Kemendikbud Sebut 36,31 Persen Siswa di Indonesia Berpotensi Alami Bullying
Adapun target di tahun 2023, akan dilaksanakan bimtek Roots secara luring dan daring pada 2.750 satuan pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta melakukan refreshment pada 180 orang fasilitator nasional.
Program Roots menjadi sebuah program pencegahan kekerasan, khususnya perundungan sehingga selama dua tahun pelaksanaannya, program ini telah mendorong 34,14 persen satuan pendidikan membentuk tim pencegahan kekerasan.
Salah satu provinsi yang mendapat apresiasi Kemendikbudristek dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terutama Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
Rusprita berharap seluruh satuan pendidikan di Provinsi Sumatra Utara dapat segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), karena akan menjadi garda depan untuk upaya-upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara Asren Nasution menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menggenjot percepatan pembentukan TPPK di seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sumatra Utara.
“Target akhir Oktober ini sudah semua kita bentuk TPPK. Jangan ragu dengan komitmen Sumut,” ujar Asren.
Ia mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara akan senantiasa proaktif dalam melaksanakan program anti-perundungan, di antaranya dengan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk penyelenggaraan bimtek Roots.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut Agus Tripriono menambahkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, namun juga dibutuhkan kolaborasi bersama orang tua dan masyarakat.
“Mari kita berbenah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak demi terciptanya generasi Indonesia emas tahun 2045,” katanya.
Sumber: Antara
[Ln]
