ChanelMuslim.com – Beberapa negara telah menanggapi tindakan mengerikan yang konon dilakukan atas nama Islam dengan mengadopsi langkah-langkah yang secara tidak proporsional menargetkan Muslim, kata pakar kebebasan beragama PBB hari ini.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, merujuk pada representasi negatif Islam yang meluas, ketakutan terhadap Muslim pada umumnya dan kebijakan keamanan serta kontraterorisme.
Dia mengatakan langkah ini berfungsi untuk mengabadikan, memvalidasi dan menormalkan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan terhadap individu dan komunitas Muslim.
Islamofobia membangun konstruksi imajiner di sekitar Muslim yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi yang disponsori negara, permusuhan dan kekerasan terhadap Muslim dengan konsekuensi yang mencolok untuk penikmatan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, kata Shaheed.
Pakar PBB tersebut mengatakan bahwa setelah serangan teroris 9/11 di AS pada tahun 2001 dan tindakan terorisme mengerikan lainnya yang konon dilakukan atas nama Islam, kecurigaan institusional terhadap Muslim dan mereka yang dianggap Muslim telah meningkat menjadi “proporsi epidemi. “.
“Dalam iklim pengucilan, ketakutan, dan ketidakpercayaan, Muslim melaporkan bahwa mereka sering merasakan stigma, rasa malu, dan perasaan bahwa mereka adalah ‘komunitas yang dicurigai’ yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab kolektif atas tindakan minoritas kecil,” katanya, tanpa menyebutkan negara tertentu.
Laporan tersebut mengutip survei Eropa pada 2018 dan 2019 yang menunjukkan bahwa 37 persen populasi memiliki pandangan yang tidak baik terhadap Muslim.
Pada 2017, sekitar 30 persen orang Amerika yang disurvei memandang Muslim secara negatif.
Shaheed mengatakan diskriminasi Islamofobia baik di ranah publik maupun privat seringkali menyulitkan umat Islam untuk menjalankan agama mereka.
Pembatasan yang tidak proporsional pada kemampuan Muslim untuk mewujudkan keyakinan mereka, sekuritisasi komunitas agama, batasan akses ke kewarganegaraan, pengucilan sosial ekonomi dan stigmatisasi yang meluas terhadap komunitas Muslim adalah di antara kekhawatiran mendesak yang dicatat dalam laporan tersebut.
Di negara minoritas Muslim, tambahnya, Muslim sering menjadi sasaran berdasarkan karakteristik “Muslim” yang terlihat, seperti nama, warna kulit dan pakaian mereka, termasuk pakaian keagamaan seperti jilbab.
Shaheed juga mengatakan diskriminasi dan permusuhan Islamofobia sering kali dapat menunjukkan di mana “wanita Muslim mungkin menghadapi ‘hukuman tiga kali lipat’ sebagai wanita, etnis minoritas dan Muslim.”
Dia mencatat: “Stereotipe dan kiasan yang merugikan tentang Muslim dan Islam secara kronis diperkuat oleh media arus utama, politisi yang kuat, pengaruh budaya populer dan dalam wacana akademis.”
Laporan tersebut menekankan bahwa kritik terhadap Islam tidak boleh digabungkan dengan Islamofobia, menambahkan bahwa hukum hak asasi manusia internasional melindungi individu, bukan agama.
“Kritik terhadap gagasan, pemimpin, simbol, atau praktik Islam bukanlah Islamofobia; kecuali jika disertai dengan kebencian atau bias terhadap Muslim pada umumnya,” kata Shaheed.
“Saya sangat mendorong negara-negara untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memerangi bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung terhadap Muslim dan melarang segala advokasi kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan,” tambah pakar PBB itu.
