ChanelMuslim.com – Aplikasi LINE dilarang digunakan di Jepang. Sekolah, pemerintah daerah (pemda) hingga partai politik di Jepang mulai melarang penggunaan aplikasi LINE setelah kebocoran data pribadi tiap pengguna LINE oleh kontraktor China.
Namun, secara resmi, LINE menyampaikan tanggapan dari perusahaan induknya, Z Holdings, “Sejauh ini belum ada laporan penyalahgunaan informasi.”
Baca Juga: Aplikasi Digital Islami dan Keamanannya
Partai Politik dan Pemda Melarang Anggotanya Gunakan Aplikasi LINE
Sementara itu, Atsushi Azumi, Ketua Majelis Nasional Partai Demokratik Konstitusional, oposisi Jepang terbesar, Kamis (18/3/2021) telah melarang penggunaan LINE di dalam partainya.
Demikian pula satu pemda di Prefektur Ibaraki telah melarang sementara para PNS menggunakan LINE.
Sekolah-sekolah di Kota Kariya Prefektur Aichi juga sebagian sejak 2013 tidak menggunakan LINE.
Pemdanya kemarin bahkan melarang para pelajar SD dan SMP di Kota Kariya mulai 1 April 2021 agar tidak menggunakan LINE dan ponsel setelah jam 9 malam.
“Orang tua dari 21 sekolah di Kariya tampaknya menyetujui peraturan baru tersebut terutama tidak menggunakan LINE karena ketakutan data pribadinya dimanfaatkan orang lain dengan adanya kebocoran belum lama ini,” tambah narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi menetapkan bahwa persetujuan pengguna harus diperoleh saat diperlukan untuk mentransfer informasi pribadi ke negara asing, tetapi perusahaan melaporkan bahwa penjelasan tersebut tidak cukup kepada Komisi Perlindungan Informasi Pribadi pemerintah.
Pada saat yang sama, telah membentuk komite ahli di dalam perusahaan untuk menyelidiki kebocoran tersebut.
LINE Minta Maaf
LINE telah mengembangkan sistem yang memungkinkan pengguna domestik melakukan reservasi untuk vaksinasi terhadap virus corona yang telah menjangkau 86 juta orang, dan telah diperkenalkan oleh pemerintah daerah.
Noboru Nakatani, Direktur Pengelola Keamanan Informasi di Z Holdings, mengatakan, “Saya minta maaf karena telah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi pengguna. LINE yang menjadi salah satu infrastruktur publik, dan terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data.”
LINE mengelola gambar dan video di pusat data di Korea Selatan, tempat bekas perusahaan induknya berada, tetapi mengumumkan akan pindah secara bertahap ke Jepang setelah pertengahan tahun ini.
Menteri Digital Takuya Hirai menegaskan, “Koreksi diperlukan jika tidak pantas.”
Hirai juga mengakui menerima laporan kebocoran data privasi LINE tersebut.
“Kami menerima laporan setelah diselidiki secara menyeluruh oleh Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, dan jika kami menilai itu tidak pantas, kami akan memperbaikinya segera,” ujar Hirai.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, diperlukan persetujuan dari orang atau operator bisnis Jepang untuk memberikan data kepada pihak ketiga asing.
Ada pernyataan untuk mengonfirmasi apakah sistem yang setara dengan tindakan telah diambil dengan benar.
“Dengan mengingat hal ini, saya ingin mengkonfirmasi fakta lebih lanjut dan mengambil tindakan yang sesuai,” kata Sekretaris Jenderal Fukuura dari Komisi Perlindungan Informasi Pribadi.
Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengomentari, “Konfirmasikan fakta dan tanggapi dengan tepat dan cepat.”
Risiko berantai pasokan dapat terjadi dalam berbagai proses, dan ketika mengadakan sistem, pemerintah akan mengambil tindakan seperti menahan diri dari pengadaan jika risiko tersebut tidak dapat dihilangkan.
“Kami mendesak setiap perusahaan untuk merespons dengan memberikan informasi yang ada sampai mendetil,” tambahnya.[ind]
sumber: tribunnews
