ChanelMuslim.com – Salimah Makassar mendukung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal itu disampaikan oleh Ketua Departemen Ekonomi PW Salimah Sulsel Wardani Mustari.
“Salimah sebagai Mitra BPOM mendukung kinerja BBPOM Makassar menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) agar mampu memberikan pelayanan yang berpredikat serta kemanfaatan yang besar,
khususnya kepada masyarakat kota Makassar,” ujar Wardani dalam Acara Sosialisasi Penyebaran Informasi Obat dan Makanan BBPOM Makassar, Rabu (3/4/2021) di Aula Kantor BBPOM.
Baca Juga: Salimah Sulsel Gandeng Rumah Zakat lewat Infak.id
Salimah Makassar Dukung BBPOM Bebas Korupsi
Menurut Wardani, masyarakat kini dapat mudah mengakses informasi dan pelayanan terkait perizinan BBPOM Makassar.
“Salah satunya dengan dibukanya pelayanan konsultasi BBPOM, baik offline setiap hari kerja maupun online 24 jam/7 hari,” tambah Wardani.
Balai Besar POM Makassar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyebaran Informasi Obat dan Makanan dalam rangka forum konsultasi publik terkait standar pelayanan Balai Besar POM Makassar.
Kegiatan ini mengundang beberapa Dinas terkait, tokoh masyarakat, pelaku usaha (obat, makanan dan kosmetik) serta Ormas Perempuan termasuk PW Salimah Sulsel.
Kepala Balai Besar POM di Makassar, Hardaningsih, membuka acara sekaligus membawakan materi tentang Standar Pelayanan Publik BBPOM Makassar.
Dalam pemaparannya Hardaningsih mengatakan bahwa saat ini, pihaknya terus meningkatkan pelayanan yang ada di BBPOM.
“Salah satunya dengan menerapkan asas transparansi pada pelayanan. Termasuk membuka layanan konsultasi baik secara offline maupun online, yang beberapa tidak dikenakan biaya,” ujar Hardaningsih.
Baca Juga: Salimah Food Luncurkan Produk Baru
Reward dan Punishment
Ia juga mengatakan bahwa BBPOM memberlakukan metode reward dan punishment dalam lingkup BBPOM.
“Kami juga memberlakukan metode reward dan punishment dalam lingkup Balai Besar POM Makassar, sebagai upaya agar kami bisa menuju Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi),” lanjut Hardianingsih.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan Djoer, membahas penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), untuk meningkatkan pelayanan publik.
“BBPOM Makassar merupakan instansi pemerintah dengan aduan paling sedikit. BBPOM adalah instansi yang paling sedikit dilaporkan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel,” katanya.
Baca Juga: Muswil IV Salimah Sulsel Pilih Aisyah Ilyas untuk Pimpin PW Salimah Sulawesi Selatan 2020-2025
Ia pun mengimbau kepada pihak BBPOM Makassar, agar bisa semakin meningkatkan pelayanannya.
Di lain pihak, Kepala KPPN Makassar II Adi Setiawan menyampaikan mengenai Standar Layanan dan Inovasi Proses Bisnis dalam Pelayanan Publik.
“Semua pihak, baik mitra serta masyarakat luas diharapkan bisa mengawal kinerja BBPOM Makassar menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) agar mampu memberikan pelayanan yang berpredikat serta kemanfaatan yang besar, khususnya kepada masyarakat kota Makassar,” ujarnya.[ind/Arifah]
