ChanelMuslim.com—Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang disusun oleh Panitia Sembilan BPUPKI, tertanggal 22 Juni 1945, menjadi landasan dari Undang-undang Dasar 1945. Ini menandakan bahwa perjuangan konstitusi oleh para pejuang Islam tidaklah gagal.
“Dalam kondisi ‘minoritas ideologi di BPUPKI’, tokoh-tokoh Islam dengan sangat cerdik berhasil menyusun satu konstitusi yang bisa dijadikan sebagai landasan ideal,” kata Adian Husaini dalam paparannya pada Sekolah Konstitusi Fraksi PKS MPR RI, di Senayan, Selasa (27/9/2016).
Menurut Adian, pemikiran tokoh-tokoh Islam yang dituangkan dalam Piagam Jakarta, mendapat tentangan dari berbagai kubu yang tak menghendaki konstitusi bernuansa Islam. Meskipun sebenarnya Piagam Jakarta disebutnya sebagai konsep solusi yang sesuai dengan konsep Bhineka Tunggal Ika, yang menghargai pluralitas dan umat Islam diberi kesempatan atau diwajibkan menjalankan syariat agamanya.
Pergulatan pemikiran Islam yang berjuang melalui jalur konstitusi, menurut Adian, terus mendapat tantangan hingga sekarang. Ia menyebutkan sejumlah peristiwa yang menandai penolakan atas rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang sudah ditetapkan.
Ia mencontohkan kasus RUU Peradilan Agama (PA), yang kemudian disahkan menjadi UU No 7 tahun 1989, yang dikaitkan dengan Piagam Jakarta. Saat menolak RUU tersebut, seorang tokoh non Muslim mengatakan, “Tiada Toleransi untuk Piagam Jakarta!” Sedang tokoh lainnya mengatakan, “RUU PA mengambil dari seberang”.
Sikap fobia kalangan non Muslim terhadap apa pun yang berbau Piagam Jakarta, tambahnya, juga dapat dilihat pada saat penolakan terhadap rumusan draft Piagam Pernyataan Bersama Cendekiawan Indonesia (1994) yang berbunyi: “… berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama masing-masing.” Menurut seorang intelektual non Muslim, anak kalimat “berdasarkan agama masing-masing” itu “berbau” Piagam Jakarta sehingga pemunculannya merupakan langkah mundur (setback) sejarah.
Sejarah Piagam Jakarta, menurut Ketua Program Doktor Pendidikan Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, ini menjadi catatan bahwa perjuangan melalui konstitusi tak boleh berhenti. “Umat Islam perlu mensyukuri setiap hasil perjuangan dengan mengisi ruang yang legal-konstitusional untuk membentuk SDM Muslim dan institusi-institusi Islam yang unggul. Inilah kerja-kerja peradaban, khususnya bidang pendidikan,” pungkasnya. (mr)
