AKSELERASI pendirian PAUD merupakan salah satu cara dalam penanganan stunting dan Muslimah Wahdah Islamiyah siap untuk membantu pemerintah dalam menangani hal tersebut.
Di sisi lain, Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy juga berharap dapat melibatkan Muslimah Wahdah dalam penanganan stunting dengan akselerasi pendirian PAUD.
Momentum Mukernas XV Wahdah Islamiyah menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dalam kuliah umum, Sabtu (26/11/2022).
Menteri yang juga pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan sumber daya manusia.
Mulai dari angkatan kerja, stunting hingga penyelenggaraan PAUD.
Baca Juga: Bersama Kemenko PMK, BAZNAS Bantu Tangani Stunting di NTT
Menko PMK Siap Libatkan Muslimah Wahdah dalam Akselerasi Pendirian PAUD
Muslimah Wahdah yang menjadi bagian dari Wahdah Islamiyah menyambut baik hal tersebut, Ketua Muslimah Wahdah Pusat, Ustadzah Harisa Tipa Abidin menyampaikan bahwa seluruh anggota Muslimah Wahdah yang tersebar pada 34 provinsi siap untuk menjadi bagian penanganan stunting.
“Pada kesempatan ini, mohon kiranya arahan dan bimbingan, seperti apa ke depannya bisa mengambil peran lebih konkret lagi dalam berbagai problematika bangsa ini?” tanyanya di hadapan Menko.
Menko PMK menjawab dengan tegas agar Wahdah Islamiyah segera membuat MoU bersama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).
“Buat saja kerja sama MoU dengan BKKBN untuk pusat, nanti kami yang minta respon,” ujarnya.
Begitupun dengan PAUD, Ustadzah Harisa Tipa Abidin juga meminta agar adanya akselerasi PAUD agar bisa memenuhi kebutuhan 150 ribu PAUD di Indonesia.
Kesempatan Mukernas ini juga, Menko PMK menyampaikan terkait Wahdah Islamiyah dan ormas Islam lainnya bisa menjadi bagian dari program pemerintah.
“Intinya kita ingin semua elemen umat Islam harus merupakan rangkaian yang saling menguatkan dan membuat warna yang indah dan alat perekatnya ada ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dalam laman Kompas.com (01/07/2022), menyampaikan bahwa prevalensi atau angka kejadian stunting di Indonesia masih tinggi.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting berada di angka 24,4 persen.
Pihaknya pun mencatat ada tujuh provinsi yang melaporkan kasus stunting tertinggi, di antaranya: Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.[ind]
