Oleh:Sapto Waluyo (Center for Indonesian Reform)
ChanelMuslim.com- Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi DKI Jakarta makin seru. Bukan hanya isu dan tokohnya berskala nasional, namun karena trend terkini kandidat petahana berpeluang besar kalah. Setidaknya tiga survei mengkonfirmasi kecenderungan yang mengejutkan itu.
Survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi menyebut elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat melorot tinggal 26,2 persen, dan kecenderungannya terus merosot. Agus Harimurti-Sylviana Murni menyodok dengan elektabilitas teratas (30,4 persen), sementara Anies Baswedan-Sandiaga Uno menempel ketat Basuki-Djarot (24,5 persen).
Komposisi itu masih bisa berubah karena responden yang belum menentukan/merahasiakan pilihan masih tinggi (18,9 persen).
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mengungkap hasil lebih mencengangkan, karena elektabilitas Basuki-Djarot anjlok (10,6 persen) pasca kasus penistaan agama Islam. Posisi Anies-Sandi teratas (31,90 persen), diikuti Agus-Sylvi (30,90 persen), responden yang belum menentukan pilihan cukup tinggi (26,60 persen). LSI menemukan faktor sentimen keagamaan sangat menentukan pergeseran perilaku pemilih di Jakarta. Kurangnya sensitivitas petahana membuat elektabilitasnya merosot tajam, nyaris tak tertolong.
Survei terkini dari Poltrack Indonesia pimpinan Hanta Yudha menempatkan Agus-Sylvi 27,92 persen di posisi teratas, diikuti Basuki- Djarot (22,00 persen), dan Anies-Sandi (20,42 persen). Responden yang belum menentukan pilihan tetap tinggi (29,66 persen), sehingga masih sulit diprediksi kandidat yang akan lolos ke putaran kedua, apalagi pemenang pilkada. Selisih elektabilitas antar kandidat juga sangat ketat, masih berada dalam jangkauan margin of error.
Survei Indikator menunjukkan gejala anomali, karena mayoritas responden menyatakan puas dengan kinerja Pemprov DKI (69%) dan mayoritas responden yang sama juga percaya tidak boleh dipimpin oleh kandidat non-Muslim (52,6%). Keanehan itu disebut Yurgen Alifia (Selasar, 28/11) sebagai gejala doublethink (berpikir ganda/kontradiktif), mengutip kategori George Orwell tentang disonansi kognitif. Yurgen, kandidat master di Oxford University dan mantan wartawan televisi, menilai sikap kontradiktif pemilih karena hasil propaganda elite politik yang mendukung kandidat penantang. Termasuk para pemuka opini yang mengeksploitasi isu primordial/agama, dan hal itu dipandang negatif bagi perkembangan demokrasi yang rasional.
Sebenarnya, jika kita bisa menyelami suasana kejiwaan pemilih –dan itu sudah dicoba oleh LSI melalui wawancara kualitatif—tidak ada keanehan dan anomali politik. Burhan terlalu berpikir linier, bahwa kepuasan responden akan mengarah pada pilihan dan kepercayaan baru untuk kandidat petahana. Padahal, bisa saja responden menilai keberhasilan kinerja pembangunan di Jakarta adalah hasil kerja kolektif (birokrasi Pemprov) dan bukan prestasi pribadi Basuki. Dalam konteks itu, para pemilih di Ibukota justru makin rasional, sebab mereka tahu anggaran (APBD) DKI Jakarta sangat besar dan aparat serta infrastruktur Pemprov cukup lengkap, sehingga siapapun yang menjabat Gubernur dengan mudah dapat menjalankan tugas rutinnya. Ibaratnya, Basuki tidur saja atau ngomel-ngomel saban hari, program di Jakarta terus berjalan: pasukan oranye tetap membersihkan jalan dan sungai, para Lurah melayani pembuatan KTP dan izin domisili, para dokter dan perawat melayani warga di puskesmas, dan seterusnya.
Yurgen Alifia berspekulasi terlalu jauh dengan menyudutkan pemilih yang berpikir dan berperilaku ganda, tanpa menunjukkan bukti tambahan di luar survei. Padahal, di masa transisi pasca reformasi sudah terlalu banyak kita menyaksikan ‘anomali’ dari kacamata politik linier. Misalnya, dalam pemilihan umum, warga diajarkan untuk “menerima uang/bingkisan (money politics), tapi jangan pilih partai/kandidatnya”. Tidak tanggung-tanggung, para aktivis Organisasi Nonpemerintah yang kritis mengkampanyekan: “ambil saja uangnya, jangan pilih partai/kandidatnya!” Jika sekarang, pemilih di Ibukota bersikap to the point, menikmati pelayanan Pemprov DKI dan menolak kandidat Basuki, apakah masih disebut ‘anomali’? Atau, justru itu konsekuensi sikap rasional-kalkulatif sebagai dampak dari kampanye Ornop yang kritis.
Kita tahu saat ini Basuki tak hanya berhadapan dengan warga yang kecewa dengan berbagai kebijakan diskriminatifnya, tapi juga mendapat tentangan keras dari Ornop yang dipelopori LBH Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Urban Poor Consortium (UPC) dan lain-lain yang mengkritik keras tindakan penggusuran paksa dan pembangunan reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Para aktivis jurnalis independen juga membuat film dokumenter Jakarta Unfair yang diputar di kampung-kampung dan kampus-kampus untuk menyadarkan publik betapa berbahaya arogansi kebijakan Basuki.
Setelah dua tahun berkuasa, warga kini bisa melihat perbedaan yang mencolok dari gaya kepemimpinan Basuki (2014-2016) dengan Joko Widodo (2012-2014) yang digantikannya. Sebagian besar warga Jakarta pada Pilkada 2012 memilih Jokowi, bukan Basuki, dan sekarang menyaksikan betapa Basuki tidak bisa diandalkan untuk menunaikan “Janji-janji Jokowi”. Di sinilah kontradiksi yang parah, mengguncang kesadaran pemilih di lapisan memori terdalam. Jadi, bukan anomali atau kontradiksi sikap di permukaan seperti disimpulkan Yurgen dan Burhan.
Pertanyaannya kemudian, faktor apakah yang menyebabkan pergeseran dahsyat itu, sehingga di permukaan tampak seperti kontradiksi perilaku pemilih? Yurgen membantah faktor agama yang menyebabkan perubahan sikap pemilih, dengan merujuk survei-survei sebelumnya (SMRC dan Populi).
Riset lebih serius dilakukan oleh Ken Miichi (Associate Professor pada Iwate Prefectural University, Jepang) yang mengkaji peran agama dan etnisitas dalam Pilkada DKI 2012 (Jurnal Current Southeast Asian Affairs, 2012). Riset itu membandingkan hasil Pilkada DKI dengan komposisi demografi Jakarta dan sikap pemilih. Jadi, bukan sekadar prediksi atau spekulasi.
Kita semua tahu, Pilkada DKI 2012 diikuti oleh empat pasangan kandidat, yaitu: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (diusung PD dan PAN), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (PDIP dan Gerindra), Hidayat Nurwahid-Didik Rachbini (diusung PKS dan PAN yang terbelah), Alex Noerdin-Nono Sampurno (Golkar dan PPP). Pilkada berlangsung dua putaran, dengan hasil putaran pertama: Fauzi-Nachrowi (34,1 persen), Jokowi-Basuki (42,6), Hidayat-Didik (11,7), dan Alex-Nono (4,7). Lalu, pada putaran kedua, Foke-Nara (46,2) dikalahkan Jokowi-Basuki (53,8) dengan selisih cukup ketat (7,6).
Sebelum mengecek alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat jagoannya, maka kita perlu mengetahui komposisi warga Jakarta berdasarkan etnik dan agama. Ken Miichi menyajikan data yang menarik dari perbandingan komposisi etnik pada tahun 1960 dengan tahun 2000. Data tahun 1960 bersumber dari penelitian Lance Castle (peneliti dari Australia) dan data 2000 bersumber dari sensus nasional
Tabel 1. Komposisi Etnik Warga Jakarta
Jawa Betawi Sunda Chinese Batak Minang
Jakarta (1960) 25,4 22,9 32,9 10,1 1,0 2,1
Jakarta (2000) 35,2 27,6 15,3 5,5 3,6 3,2
Indonesia (2000)41,7 2,5 15,4 0,9 3,0 2,7
Sementara itu, komposisi agama warga Jakarta berdasarkan sensus adalah: Islam (85,36), Protestan (7,54), Katolik (3,15), Budha (3,13), Hindu (0,21) dan Konghucu (0,06). Warga Betawi, Jawa, Sunda dan Minang kebanyakan beragama Islam. Warga Batak mayoritas Kristen, sedang warga Chinese mayoritas memeluk Budha atau Konghucu.
Berdasarkan exit poll yang direkam oleh Majalah Tempo (2012), alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat pilihannya adalah:
Tabel 2. Alasan Pemilih dalam Pilkada DKI 2012
Alasan Memilih Jokowi-Basuki Fauzi-Nachrowi
Program 31,9 31,7
Prioritas kepentingan publik 32,7 9,2
Mewakili agama 0,5 25.9
Kejujuran 12,2 2,9
Ikut dukungan keluarga 6,2 8,6
Mewakili etnisitas 4,9 4,6
Pernah bertemu langsung 2,1 4,6
Ikut dukungan partai politik 1,3 2,3
Lain-lain 8,2 10,2
Jumlah responden: 740
Alasan pemilih mendukung Jokowi-Basuki terutama karena: dipandang memprioritaskan kepentingan publik (32,7), suka dengan program alternatif yang ditawarkan (31,9), dan kejujuran (12,2). Sementara itu, alasan pemilih mendukung Fauzi-Nachrowi terutama karena: program yang sudah dijalankan (31,7), mewakili kesamaan agama (25,9) dan memprioritaskan kepentingan publik (9,2). Di situ terlihat kesamaan sikap pemilih karena prioritas kepentingan publik dan suka dengan program kandidat, jadi pemilih Jakarta dapat dikatakan relatif rasional. Namun, Jokowi memiliki kelebihan karena dipandang jujur, mungkin karena pemilih belum mengetahui jelas rekam jejak mantan Walikota Solo (periode 2005-2012) itu. Sedangkan pendukung Fauzi Bowo cukup besar yang berdasarkan kesamaan agama (25,9), bandingkan dengan Jokowi yang hanya didukung (0,5) karena kesamaan agama.
Kesamaan etnik/suku tidak terlalu signifikan, karena memilih Jokowi hanya 4,9 dan memilih Foke hanya 4,6 persen. Mengapa Foke dipersepsi publik lebih agamis/Islamis, dengan asumsi mayoritas pemilih Jakarta beragama Islam? Lalu, mengapa Foke tetap kalah, meskipun didukung mayoritas pemilih Muslim?
Itu pertanyaan yang menarik, apalagi bila dibandingkan dengan alasan pemilih pada Pilkada DKI 2007 yang menghadapkan Fauzi Bowo-Prijanto (diusung 20 partai besar dan kecil) dengan lawannya Adang Daradjatun-Dani Anwar (hanya diusung oleh PKS). Berdasarkan exit poll LSI 2007, maka pemilih mendukung Fauzi-Prijanto karena: kapabilitas kandidat (28,5), karakter kandidat (19,5), suka dengan program atau isu kampanye (18,1), kesamaan latar belakang agama-suku-dll (7,5), ikut dukungan partai (6,9), dan lain-lain (19,4).
Terlihat pergeseran sikap pemilih Foke dari segi kesamaan agama-suku, pada pilkada 2007 hanya 7,5 persen, namun pada pilkada 2012 melonjak menjadi 25,9 persen. Apakah itu dukungan yang wajar karena pemilih Jakarta makin relijius, ataukah terjadi proses “religionisation” (agamaisasi) di masa kampanye, sebagaimana dinyatakan Ken Miichi, sambil mengutip konsep Robert Hefner.
Fauzi Bowo pada pilkada 2007 dipersepsi bersifat moderat dan inklusif, merangkul semua golongan. Sementara penantangnya (Adang-Dani) dipersepsi (melalui kampanye media) bersifat “radikal dan militan”, sehingga mengancam kemajemukan warga Jakarta. “Jika Adang-Dani yang didukung PKS menang, maka Jakarta akan berubah menjadi kota Taliban”, begitu propaganda massif tersebar di lapangan, menakut-makuti warga Jakarta bahkan sampai hari tenang.
Tetiba, pada pilkada 2012, wajah toleran Foke berubah menjadi “militan dan intoleran” karena dinilai terlalu dekat/mengakomodir kelompok-kelompok garis keras. Foke memenangi pilkada 2007 karena mensiasati isu SARA dengan menyudutkan lawannya (Adang-Dani) dalam stigma negatif. Pada pilkada 2012, Foke terjebak permainannya sendiri dan dikalahkan Jokowi yang dengan cerdik membalikkan isu SARA serupa. Jadi, kita lihat dalam konteks Pilkada Jakarta, isu SARA bukan strategi jitu untuk memenangkan kandidat, tetapi efektif menyudutkan dan mengalahkan lawan dengan stigma negatif.
Sekarang, bagaimana dengan Pilkada 2017? Apakah isu SARA masih bisa dipakai untuk menjegal kandidat pilihan atau lawan politik? Basuki masih punya waktu dua bulan untuk mengubah keadaan, menjalani proses hukum atas dugaan penistaan agama (bisa diputuskan bersalah atau bebas) dan berperilaku seperti korban (playing victim) atas fitnah dan tekanan massa. Agus Harimurti dan Anies Baswedan bisa terjebak dengan permainan isu sensitif itu, jika tak waspada, terutama para relawan pendukungnya yang bersemangat di lapangan dan ranah media sosial.
Dalam kaitannya dengan Aksi Damai 4 November 2016 (411) yang mendesak Polri agar menahan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama, Agus berkomentar positif, karena itu bagian dari hak demokrasi, menyampaikan pendapat (31/10/2016).
Sementara Anies terlihat menjaga jarak obyektif dari aksi 411, namun memberi nasehat kepada Basuki saat berjumpa dalam acara talk show Mata Najwa (26/11/2016). “Kata-kata dapat merenggangkan hubungan, kata-kata dapat mempersatukan hubungan. Seperti apa yang terjadi dengan pak Basuki kan seperti itu, diungkapkan lalu disesali. Dan, efeknya luar biasa,” ujar Anies, disambut tepuk tangan audiens.
Pengamat yang obyektif menganalisis berbagai survei politik dalam sejarah Indonesia kontemporer, tak kan meremehkan faktor SARA. Bahkan, unsur SARA bisa menjadi pembentuk identitas nasional atau memperkuat afiliasi politik. Dengan pemahaman SARA yang tepat, terutama agama, orang tak akan mengalami anomali atau doublethink. [Mh/foto:kompas]
