ChanelMuslim.com- Ada yang lain dari rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI pada Senin (30/1) lalu. Di sela-sela rapat rutin itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, menyampaikan wacana untuk melakukan standarisasi atau sertifikasi terhadap khatib Jumat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama menjelaskan rencana program di Kemenag. Program itu adalah standarisasi atau sertifikasi khatib Jumat. Lukman juga menjelaskan bahwa program ini bukan kali pertama. Jauh sebelumnya, wacana ini sudah dilontarkan sejumlah pihak.
Ide wacana ini, menurut Menag, muncul dari ormas Islam. “Ini karena menyangkut syarat sah dan rukun shalat Jumat. Ini harus terpenuhi syarat minimal. Jadi, standarisasi untuk memenuhi mutu dan kualitas khutbah,” jelas Lukman Hakim seperti dikutip inilah.com.
Menag juga menjelaskan dalam praktik di lapangan, tidak sedikit khatib shalat Jumat berisi ceramah yang tidak hanya negatif, namun juga tidak memenuhi rukun. Lukman memastikan pihaknya tidak dalam posisi mengatur soal isi khutbah.
“Itu bukan kewenangan kami. Makanya kami ajak ormas dan kampus Fakultas Dakwah di UIN-UIN serta asosiasi profesi dai,” jelas Lukman.
Yang diinginkan dari Kemenag terhadap masukan dari ormas Islam adalah ukuran kualifikasi dan kompetensi khatib Jumat, serta siapa yang berwenang menetapkan standar minimal. Sekali lagi ia menegaskan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi, yang menentukan ulama.
Menag yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan ini juga menambahkan, pastor, pendeta, dan biksu memiliki standar kualifikasi di internal agamanya. Menurutnya baru khatib yang belum mendapat kualifikasi.
Tanggapan Kritis dari Komisi VIII DPR
Sebagian besar anggota Komisi VIII menanggapi secara kritis wacana Kemenag tersebut. Salah seorang anggota fraksi PKS misalnya, menyebutkan bahwa rencana program Kemenag tersebut provokatif, diskriminatif, dan sensitif.
“Kalau standarisasi hanya khatib shalat Jumat, ya sudah, ternyata yang tidak beres hanya kita. Sungguh tersinggung,” ucap anggota Fraksi PKS, Iqbal Romzi seperti dikutip Inilah.com.
Anggota Fraksi PAN, Kuswiyanto, juga menyatakan keberatannya. Menurutnya, kebijakan tersebut momentumnya tidak tepat, kondisi umat Islam saat ini sedang dalam posisi tertuduh.
Wacana Serupa Pernah Muncul di Tahun 2012
Empat setengah tahun lalu, isu tentang sertifikasi penceramah atau ustaz pernah mencuat ke publik. Berbagai kalangan termasuk ormas-ormas Islam bereaksi keras terhadap wacana ini.
Saat itu, salah satu tokoh Islam yang sangat keras menyuarakan penolakan adalah Prof. Mahfud MD yang kala itu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
“Ide ini harus ditolak, karena lebih Orde Baru daripada Orde Baru,” ucap pakar hukum yang juga alumnus pesantren ini seperti dikutip Tempo.co.
Mahfud MD beralasan bahwa ajaran Islam mewajibkan setiap pribadi muslim yang mengerti ayat untuk menyampaikan kepada siapa pun. “Bila ada pelarangan terhadap penyampaian ayat, maka hal itu melanggar hak asasi manusia, harus dilawan!” tegas Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa di zaman Orde Baru, ustaz disertifikasi saat ingin khutbah Jumat dan hari raya. Jika saat ini, ustaz juga disertifikasi, maka sangat berlebihan.
“Ini hanya untuk menekan masyarakat, bukan untuk membina masyarakat. Akan kita lawan!” ucap Mahfud saat merespon isu sertifikasi ustaz dan penceramah oleh BNPT kala itu.
Waktu itu, yang diisukan mengeluarkan wacana tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Namun hal tersebut ditepis oleh BNPT melalui Direktur Deradikalisasinya, Irfan Idris, pada Selasa (11/9/2012)
Menurutnya, seperti dikutip Kompas.com, “Saya tekankan, saya tidak pernah berharap adanya sertifikasi ulama dilakukan di Indonesia. BNPT tidak punya kewenangan untuk melakukan sertifikasi ulama.”
Kini, wacana serupa baru saja dilontarkan pihak Kementerian Agama RI. Berbeda dengan BNPT kala itu yang menepis bahwa itu wacana dari mereka, Kemenag secara resmi menyampaikan di hadapan Komisi VIII DPR RI.
Apakah wacana ini akan benar-benar dijalankan Kemenag yang memposisikan diri sebagai fasilitator, atau hanya akan memunculkan kegaduhan baru yang kian mengkristal antara pemerintah dengan umat Islam? (mh/foto: tribunnews.com)
