BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan tingkat kesiapsiagaan bahaya tsunami di sepanjang kawasan pesisir Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan indikator standar Tsunami Ready.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, mengatakan Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB melaksanakan penugasan sejak 6 September 2026 dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah (pemda), pemantauan kondisi wilayah terdampak, serta asistensi kesiapsiagaan.
Baca juga: Menkes Waspadai Gangguan Kesehatan yang Terdampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
BNPB Tingkatkan Kesiapsiagaan Bahaya Tsunami di Pesisir Banten
Hal ini sekaligus memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat setempat dalam menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk potensi bahaya tsunami khususnya di wilayah vital, dan permukiman yang pernah terdampak tsunami di Selat Sunda pada 2018.
“Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini,” kata dia.
Di Kabupaten Pandeglang, lanjutnya, tim BNPB mencatat menara sirene peringatan dini di Kecamatan Sumur dan Panimbang berada dalam kondisi siap operasi, jalur evakuasi terpasang baik, serta simulasi bencana rutin digelar, meski alat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sementara di Kabupaten Serang, pemeriksaan di Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar, menunjukkan aktivasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan pantai berjalan optimal, ditopang menara sirene dan peta evakuasi menuju titik aman yang berfungsi normal.
Untuk Kota Cilegon, peninjauan di Kelurahan Kubangsari memastikan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) peringatan dini, keaktifan fasilitator kelurahan dalam diseminasi informasi, serta keandalan fungsi sirene tsunami di area kantor kelurahan.
Untuk itu Berton mengungkapkan BNPB mengapresiasi kolaborasi aktif pemda dan komunitas relawan lokal dalam menjaga keandalan infrastruktur pemantauan bencana demi keselamatan masyarakat pesisir. [Din]
