KEMENTERIAN Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan yang mengatur bentuk kekerasan seksual, termasuk bersiul dan merayu bernuansa seksual dapat dipidana.
PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani PMA ini pada 5 Oktober 2022 dan diundangkan pada 6 Oktober 2022.
Baca Juga: Inggris Tetapkan Bersiul Menggoda Perempuan Jadi Tindakan Kriminalitas
Bersiul dan Merayu Bernuansa Seksual Dapat Dipidana
Ada tujuh bab di dalamnya, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup dengan total 20 pasal.
Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie, dalam keterangannya mengatakan bahwa bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna pada Kamis (13/10/2022).
“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.
Pelaku yang terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi.
“Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi,” tandas Anna.
Satuan pendidikan juga diharuskan turut serta melakukan upaya pencegahan di antaranya:
Sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi.
Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.
“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.
