KEMENHAJ gandeng Kemendes untuk memperluas literasi haji dan umrah hingga ke wilayah perdesaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan perjalanan ibadah yang masih banyak terjadi, terutama di kalangan warga desa yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari persiapan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penguatan edukasi dan literasi penyelenggaraan haji dan umrah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebelum memilih biro perjalanan maupun mendaftar keberangkatan ke Tanah Suci.
Kasus Penipuan Haji dan Umrah Masih Menjadi Perhatian
Penipuan haji dan umrah masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan uang setelah tergiur tawaran perjalanan ibadah dengan harga murah, janji keberangkatan cepat, atau fasilitas yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan.
Berdasarkan catatan pengaduan masyarakat yang dihimpun Kemenhaj, terdapat sekitar 400 pengaduan pada 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Sementara itu, hingga September 2026, tercatat sebanyak 189 kasus pengaduan dengan berbagai modus, termasuk penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Besarnya dampak praktik tersebut juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang. Total kerugian yang dialami masyarakat diperkirakan mencapai Rp116,7 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penipuan perjalanan ibadah bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut kerugian ekonomi dan harapan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Masyarakat Desa Menjadi Kelompok yang Rentan
Masyarakat perdesaan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penipuan haji dan umrah. Keterbatasan akses informasi mengenai prosedur keberangkatan, penyelenggara resmi, hingga ketentuan biaya perjalanan membuat sebagian warga kesulitan membedakan layanan yang legal dan tawaran yang mencurigakan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sebagian besar korban penipuan berasal dari masyarakat desa. Bahkan, ada warga yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun demi mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil.
Menurutnya, kurangnya informasi yang menjangkau masyarakat menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi ini membuat edukasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu dilakukan secara lebih merata.
Pemerintah pun menilai bahwa penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui media digital atau sosialisasi di perkotaan. Diperlukan jaringan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga tingkat desa.
Libatkan 25 Ribu Pendamping Desa untuk Edukasi Masyarakat
Untuk memperluas jangkauan edukasi, Kemenhaj berencana memanfaatkan jaringan pendamping desa yang berada di bawah Kemendes PDT. Berdasarkan data kementerian tersebut, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi.
Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk membantu menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah kepada masyarakat. Pendamping desa dinilai memiliki kedekatan dengan warga sehingga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat di wilayah perdesaan.
Melalui keterlibatan mereka, informasi mengenai prosedur pendaftaran, ketentuan keberangkatan, penyelenggara perjalanan resmi, serta risiko penawaran yang tidak masuk akal diharapkan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya peningkatan literasi tersebut.
Kolaborasi ini nantinya akan diperkuat melalui penyusunan MoU antara kedua kementerian. Dengan adanya kerja sama kelembagaan, edukasi diharapkan tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
Pentingnya Memahami Informasi Sebelum Berangkat Haji dan Umrah
Meningkatkan literasi haji dan umrah menjadi langkah penting agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran perjalanan yang belum jelas legalitasnya. Calon jemaah perlu membiasakan diri memeriksa identitas penyelenggara, izin operasional, rincian biaya, jadwal keberangkatan, serta fasilitas yang ditawarkan.
Masyarakat juga sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pembayaran hanya karena mendapatkan promosi dengan batas waktu tertentu. Jika terdapat informasi yang meragukan, calon jemaah dapat melakukan konfirmasi melalui kanal resmi pemerintah atau pihak berwenang.
Kewaspadaan tersebut penting karena biaya perjalanan ibadah umumnya berasal dari hasil kerja keras dan tabungan masyarakat dalam waktu yang tidak singkat. Kehilangan dana akibat penipuan tentu dapat memberikan dampak ekonomi dan psikologis bagi calon jemaah maupun keluarganya.
Kemenhaj Gandeng Kemendes, Cegah Penipuan Haji dan Umrah
Islam Mengajarkan Kejujuran dan Larangan Memakan Harta Orang Lain
Upaya mencegah penipuan haji dan umrah juga sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan kejujuran dalam transaksi serta larangan mengambil hak orang lain secara tidak benar.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).
Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara benar dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks penyelenggaraan perjalanan ibadah, penyedia jasa berkewajiban memberikan informasi yang jujur mengenai biaya, fasilitas, dan kepastian keberangkatan.
Rasulullah SAW juga memberikan peringatan mengenai perilaku menipu melalui hadis riwayat Muslim:
“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).
Hadis tersebut menjadi pengingat bahwa kejujuran merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan usaha dan pelayanan perjalanan ibadah.
Karena itu, penyelenggara haji dan umrah seharusnya mengutamakan amanah serta transparansi. Sementara itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kehati-hatian sebelum mempercayakan dana kepada pihak penyedia layanan.
Perluasan Literasi Jadi Langkah Melindungi Calon Jemaah
Kerja sama Kemenhaj dan Kemendes PDT diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperluas perlindungan calon jemaah, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan. Kehadiran pendamping desa dapat membantu memperkecil kesenjangan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai prosedur perjalanan ibadah yang sesuai ketentuan.
Melalui edukasi yang lebih merata, masyarakat diharapkan mampu mengenali penyelenggara resmi, memahami hak sebagai calon jemaah, serta menghindari tawaran perjalanan yang berpotensi merugikan.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pada akhirnya, upaya mencegah penipuan haji dan umrah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, penyelenggara perjalanan, dan pendamping desa, tetapi juga keluarga serta masyarakat yang dapat saling mengingatkan.
Dengan akses informasi yang semakin terbuka, harapan untuk beribadah ke Tanah Suci dapat diwujudkan dengan lebih aman tanpa harus dihantui risiko penipuan.
