SETELAH 14 bulan perang dengan Israel, Lebanon membutuhkan $11 miliar untuk membangun kembali.
Dikutip dari Aljazeera.com, Lebih dari lima tahun mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan inflasi melonjak dan lira Lebanon anjlok, pemerintah Lebanon menghadapi proyek infrastruktur terbesarnya dalam beberapa tahun: Rekonstruksi pascaperang.
Namun, para ahli mengatakan, para donor tidak memercayai kelas politik Lebanon, yang memiliki rekam jejak menyalurkan uang kontrak konstruksi kepada para pengusaha yang memiliki koneksi politik.
Selain menewaskan lebih dari 4.000 orang , perang tersebut menimbulkan banyak kerugian materi di negara yang sudah terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi selama beberapa tahun.
Sekitar 10 persen rumah di Lebanon – sekitar 163.000 unit – rusak atau hancur, belum termasuk kerugian infrastruktur senilai lebih dari $1 miliar.
Sebagian besar pengamat, dan pemerintahan baru yang dibentuk pada bulan Februari, mengatakan Lebanon akan kembali membutuhkan bantuan asing, seperti yang terjadi setelah perang sebelumnya dengan Israel pada tahun 2006.
Namun bantuan tersebut datang lebih lambat dibandingkan tahun 2006, karena perhatian donor terbagi antara Lebanon, Suriah, dan Gaza, dan donor utama seperti Amerika Serikat mendorong pelucutan senjata kelompok Hizbullah sebagai prasyarat.
Baca juga: Wanita Asal Cumbria Selatan Siap Trekking untuk Galang Dana bagi Gaza
Lebanon Butuhkan $11 Miliar untuk Bangun Kembali Sebuah Negara
Hizbullah, yang hingga saat ini merupakan kekuatan politik dan militer terkuat di negara tersebut, mengalami pukulan hebat selama perang dan kekuasaannya telah dikurangi, meskipun banyak warga Lebanon yang terus mendukungnya.
Wilayah selatan, timur, dan pinggiran selatan Beirut menanggung beban serangan Israel. Secara keseluruhan, wilayah-wilayah tersebut merupakan rumah bagi sebagian besar konstituen Hizbullah, sehingga memulihkan rumah dan mata pencaharian mereka merupakan prioritas bagi partai tersebut.
Yang berarti pengaruh bagi negara donor asing. Setahun kemudian, Lebanon meloloskan apa yang dianggap banyak orang sebagai reformasi penting terhadap kontrak negara, salah satu dari sedikit undang-undang reformasi yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir.
Undang-undang ini menyeret hampir seluruh sektor publik ke dalam satu kerangka kerja terpadu, menghapuskan sistem klasifikasi yang telah membekukan kontraktor tanpa koneksi politik, dan menciptakan regulator baru, Otoritas Pengadaan Umum (PPA).
Ketika lembaga-lembaga negara yang dilanda krisis dikerahkan ke dalam sistem baru, investasi publik terus menurun, mencapai di bawah $10 juta pada tahun 2022.
Rana Rizkallah, pakar pengadaan di lembaga yang sama, mengatakan undang-undang itu kuat, tetapi terserah pemerintah untuk melaksanakan apa yang dijanjikan, seraya menambahkan bahwa bagian penting dari itu adalah menyediakan staf bagi regulator.
PPA seharusnya menjadi dewan yang beranggotakan lima orang yang didukung oleh tim yang terdiri dari 83 staf tetapi, tiga tahun setelah undang-undang tersebut berlaku pada tahun 2022, dewan tersebut memiliki satu anggota dan lima karyawan yang mengawasi 1.400 badan pembelian.
Dewan pengaduan yang beranggotakan empat orang yang dibentuk undang-undang tersebut juga belum dibentuk, sehingga pengaduan masih masuk ke pengadilan Lebanon yang lambat dan terbebani.
Jean Ellieh, presiden dan satu-satunya anggota regulator, mengatakan negara bagian tidak memiliki “kapasitas logistik” untuk merekrut lusinan regulator sekaligus, tetapi dia telah mengajukan permintaan untuk perekrutan baru.
Ia menambahkan bahwa para donatur telah menyatakan “kepuasan” terhadap kemampuan PPA. [Din]
