JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta, Senin (15/12/2014). Rombongan akan diterima Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault.
Rencananya rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Teuku Riefky Harsya (Ketua/Fraksi Partai Demokrat). Anggota yang akan hadir dalam rombongan antara lain Kahar Muzakir (Partai Golkar), Hj. Popong Otje Djundjunan (Fraksi Partai Golkar), H.R.A. Sutan Adil Hendra (Fraksi Partai Gerindra), Moreno Soeprapto (Fraksi Partai Gerindra), Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), Teguh Juwarno (F-PAN), Anang Hermansyah (F-PAN), Helmy Faishal Zaini (FKB), Nur Hasan Zaidi (F-PKS), dan T. Taufuqulhadi (FP-Nasdem).
Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) dan Taman Rekreasi Wiladatika (TRW) Cibubur merupakan aset utama Pramuka seluas 240 hektar yang stategis pemanfaatannya.
Buperta Cibubur rencananya akan menjadi tempat Jambore Nasional 2016 dengan peserta 45.000 orang Pramuka Penggalang Se-Indonesia. Kemudian di tahun 2017 akan digelar perhelatan Raimuna.
“Revitalisasi Pramuka tidak hanya program dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya, tapi juga infrastruktur. Buperta adalah salah satu aset strategis yang dimiliki Pramuka, dan ini juga akan menjadi bagian dari revitalisasi aset,” kata Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Adhyaksa Dault, Senin (15/12).
Kegiatan Pramuka, lanjutnya, merupakan pendidikan karakter yang lebih banyak dilakukan di luar ruangan (outdoor). Dengan demikian, Buperta dapat menjadi pusat kegiatan kepramukaan secara nasional maupun Internasional.
“Pramuka itu kegiatannya mengajarkan nilai-nilai kerjasama, kekompakan, persatuan, mandiri, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka camping tapi makanannya delivery. Hal kecil seperti ini bisa saja terjadi kalau kawasan ini di komersialisasi,” kata Adhyaksa.
Menurutnya, aset Pramuka harus dikelola secara professional, transparan dan akuntabel. Dalam revitalisasi aset Pramuka ada tiga permasalahan yang harus dibenahi yakni sumber daya manusia, manajemen pengelolaan, dan anggaran yang minim.
