ChanelMuslim.com- Tingginya kenaikan angka covid-19 di Indonesia akhirnya membayangi kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pada 5 Februari lalu saja, angka hariannya sudah lebih dari 33 ribu.
Kebijakan PTM akhirnya dibayangi penularan covid-19 yang kian dahsyat. Data menunjukkan bahwa angka harian pada 5 Februari lalu sudah di atas 33 ribu. Sementara DKI Jakarta tergolong yang tertinggi, yaitu di atas 12 ribu per hari.
Tidak heran jika Gubernur Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara PTM. Setidaknya, menurut Anies, hingga satu bulan kedepan.
Namun, usulan Anies ditolak pemerintah pusat. Rekomendasinya, PTM tidak ditutup sementara. Tapi, dikurangi hingga 50 persen.
Hal inilah yang akhirnya mengundang banyak pihak ikut bereaksi dengan kenaikan covid yang luar biasa saat ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung usulan Gubernur DKI agar PTM dihentikan hingga satu bulan.
Menurut KPAI, menggenjot pertumbuhan ekonomi memang perlu. Tapi, jangan anak-anak yang akan menjadi korban.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra dan PKS pun menyuarakan hal senada. Kalau nantinya anak-anak menjadi korban, siapa yang akan bertanggung jawab. Itu di antara reaksi dari dua fraksi itu.
Fenomena perbedaan sudut pandang pemerintah daerah dan pusat saat ini memang bukan hal baru. Perbedaannya pada keutamaan dari dua hal yang kini dipertaruhkan: kesehatan atau ekonomi.
Sejatinya, kesehatan harus menjadi prioritas tugas pemerintah, daerah atau pusat. Hal ini merupakan amanah konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Meskipun, juga ada amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, menghentikan PTM tentu bukan berarti menghentikan jalannya proses belajar mengajar. Tapi, menunda pertemuan tatap muka menjadi online untuk sementara waktu.
Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak-anak saat ini. Namun apa pun yang menjadi kalkulasinya, kesehatan anak-anak harus lebih diutamakan dari soal ekonominya. Jangan baru dievaluasi setelah jatuh korban. [Mh]
