ChanelMuslim.com – Dalam pelanggaran perjanjian, Yunani pada hari Senin lalu memutuskan untuk menutup 12 sekolah lagi yang melayani minoritas Muslim Turki di negara itu, dengan alasan jumlah siswa terlalu sedikit.
Baca juga: Yunani Tidak Terima Langkah Turki Ubah Hagia Sophia Menjadi Masjid
Di bawah dekrit Kementerian Pendidikan, delapan sekolah di Rhodope (Rodop) dan empat sekolah di Xanthi (Iskece) di Thrace Barat negara itu akan ditangguhkan sementara – sebuah langkah yang diklaim Turki direncanakan dan seringkali terbukti permanen.
Sebanyak 132 sekolah minoritas di negara itu telah ditutup secara sistematis sejak 2011, dan jumlah sekolah yang beroperasi di provinsi Rhodope, Xanthi, dan Evros telah turun menjadi 103, dengan para pejabat mengutip dugaan kurangnya siswa sebagai alasannya.
Orang Turki di Yunani marah
Keputusan Yunani itu telah membuat banyak orang Turki di Yunani marah.“Keputusan Yunani untuk menutup sekolah minoritas adalah bagian dari upaya terencana dan jahat terhadap minoritas,” kata Dewan Konsultasi Minoritas Thrace Barat Turki dalam sebuah pernyataan.
Menekankan bahwa pendidikan minoritas ditentukan oleh perjanjian internasional, terutama Perjanjian Lausanne 1923, dan protokol yang ditandatangani antara Turki dan Yunani, pernyataan itu menambahkan: “Kami ingin menekankan kekecewaan dan protes kami terhadap praktik anti-demokrasi di negara kami, Yunani. , dan terutama pemerintah saat ini, mengenai pendidikan minoritas dan sikapnya yang tidak peka terhadap tuntutan adil yang telah disuarakan selama bertahun-tahun.”
“Keputusan penutupan (sekolah) yang diumumkan tahun ini diterbitkan pada saat seluruh negara sedang berlibur. Ini saja memperjelas bahwa keputusan itu adalah bagian dari upaya terencana dan jahat terhadap Minoritas Turki Thrace Barat,” katanya.
“Kami mengutuk dan tidak menerima perilaku ini, yang tidak cocok untuk hubungan antarmanusia maupun untuk demokrasi pluralis,” tegasnya.
Lebih dari separuh sekolah minoritas tutup
Turki juga mengutuk langkah itu, dengan mengatakan langkah itu berarti lebih dari separuh sekolah dasar minoritas di Yunani ditutup.
“Kebijakan Yunani untuk menutup sekolah dasar milik Minoritas Turki Thrace Barat melalui ‘suspensi sementara’ telah terbukti sistematis,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.
“Selain itu, dalam peraturan hukum baru-baru ini yang mencakup sekolah-sekolah di Yunani, kami telah mengamati bahwa sekolah-sekolah minoritas dikecualikan dari banyak pasal, yang merupakan diskriminasi,” tambahnya.
Pernyataan itu juga mengatakan keputusan itu melanggar Perjanjian Lausanne dan merupakan tanda lain dari “kebijakan asimilasi dan penindasan” terhadap orang Turki di Thrace Barat selama beberapa dekade.
Ia juga menuduh Yunani mengabaikan tuntutan untuk membuka sekolah menengah/tinggi minoritas baru, meskipun ada kebutuhan, sehingga “melanggar hak pendidikan anak-anak minoritas” dengan berbagai dalih.
“Kami mengundang Yunani untuk mengakhiri kebijakan diskriminatifnya terhadap sekolah minoritas, seperti yang terlihat dalam undang-undang terbaru,” tambahnya, menekankan bahwa Turki akan terus mendukung perjuangan minoritas untuk hak dan hukum mereka dalam pertemuan bilateral serta pada platform internasional.
“Masyarakat internasional seharusnya tidak lagi menjadi penonton pelanggaran sistematis hak asasi manusia di negara anggota UE,” tambahnya.
Minoritas tertindas
Wilayah Thrace Barat Yunani – di timur laut negara itu, dekat perbatasan Turki – adalah rumah bagi minoritas Muslim Turki yang telah lama berdiri, berjumlah sekitar 150.000.
Hak-hak orang Turki di Thrace Barat dijamin di bawah Perjanjian Lausanne, sebuah pakta yang dibuat setelah Perang Dunia I, tetapi sejak itu situasinya terus memburuk.
Setelah junta Yunani berkuasa pada tahun 1967, orang-orang Turki di Thrace Barat mulai menghadapi penganiayaan yang lebih keras dan pelanggaran hak oleh negara Yunani, sering kali secara terang-terangan melanggar keputusan pengadilan Eropa.
Minoritas Turki menghadapi masalah atas hak kolektif dan sipil serta pendidikan hingga hari ini, mulai dari melarang kata “Turki” atas nama organisasi, hingga mencoba menghalangi komunitas Turki untuk memilih imamnya sendiri.[ah/anadolu]
