ChanelMuslim.com–Ratusan aktivis memadati ruangan aula Masjid Nurul Huda Ganjar Agung, Lampung untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh Rumah Keluarga Indonesia (RKI) kota Metro, Lampung. Para aktivis ini berasal dari berbagai organisasi, di antaranya; pengurus daerah SALIMAH, Forum Lingkar Pena (FLP), One Day One Juz (ODOJ), BKPMRI dll.
Kajian RKI mengundang pembicara dari AILA Indonesia yaitu sekjen AILA Nurul Hidayati, MBA. Kajian ini berlangsung sejak pukul 13.30 – 15.30 WIB.
Nurul menjelaskan, adalah sebuah hal yang patut disyukuri bahwa dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, kita dijamin oleh landasan ideologi negara yaitu Pancasila sila pertama dan landasan Konstitusi Negara Kita UUD NRI Th 1945 pasal 29.
“Dan masyarakat boleh mengkritisi produk perundangan yang berlaku di Indonesia dan jika mendapati ada produk perundangan yg bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, masyarakat boleh mengajukan uji materiil/judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah yg pernah dilakukan Aila Indonesia bersama Tim Hukum Indonesia Beradab mengkritisi pasal2 284, 285 dan 292 pada KUHP,” kata Nurul.
Hal inilah yang mendasari langkah AILA Indonesia dalam mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami secara utuh dan memberikan penilaian serta berhak untuk mendukung atau menolak rancangan perundangan yang akan diberlakukan.
Nurul juga mengajak para aktivis untuk memahami dan mengkritisi RUU Pengapusan Kekerasan Seksual yang hampir disahkan oleh DPR.
“Masyarakat harus paham tujuan dari pengusung RUU P-KS ini, bagaimana ideologi para pengusung, mau merekonstruksi masyarakat Indonesia menjadi seperti apa ke depannya. Serta masyarakat harus memahami dengan baik bagaimana simulasi pelaksanaan RUU ini di level keluarga dan masyarakat. Kemudian kira-kira permasalahan yang akan dihadapi? Alih-alih menjadi solusi, dampak negatif yang dihadirkan jauh lebih besar daripada iming-iming manfaatnya. Maka masyarakat berhak menolak RUU ini,” jelas Nurul panjang lebar.
“Dengan pilihan diksi kekerasan seksual saja, sudah menunjukkan ideologi feminis radikal. Begitupun terminologi dari kekerasan seksual. Juga pasal-pasal bermasalah terkait jenis- jenis kekerasan seksual antara lain pemaksaan aborsi l, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dll, yang menimbulkan multitafsir dan pada akhirnya akan menggiring pada praktek kehidupan bebas nilai dan norma agama di tengah masyarakat. Tentunya hal ini sangat tidak Pancasilais dan bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yg disinari nilai-nilai Ketuhanan,” pungkas Nurul.[ind/rilis]
