GIBRAN akhirnya menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu disampaikan secara tertulis dan dibacakan Ketua MPR di hadapan Majelis MPR RI, Kamis (12/11).
Apa yang menarik dari kejadian yang tergolong langka ini?
Pertama, Indonesia bisa dibilang sukses mengelola kompromi politik.
Bukan rahasia lagi kalau pemerintahan saat ini dibentuk oleh dua kekuatan politik. Yaitu, penguasa politik baru dan yang lama. Hal itu diperlihatkan melalui sosok RI 1 dan RI 2.
Beredar kabar bahwa ada semacam kesepakatan. Isinya, RI 1 hanya berkuasa selama dua tahun, dan seterusnya dilanjutkan oleh RI 2. Kabar ini tentu beredar dalam ‘dunia isu’ dan menjadi obrolan banyak orang.
Nah, entah kebetulan atau tidak, beredar proses hukum terhadap keabsahan ijazah SMA sang wapres. Tidak tanggung-tanggung, lembaga hukum yang memprosesnya berada di puncak: MK dan MA.
Dua lembaga ini memutus bahwa keabsahan ijazah itu bermasalah. Dan keputusan ini bersifat final.
Ujung dari proses hukum dan politik ini mengarah ke MPR dan berpotensi pemakzulan.
Di saat yang bersamaan, ‘meledak’ kasus penyadapan sejumlah jenderal polisi. Keadaan pun menjadi tegang. Puluhan ribu tentara bahkan dikerahkan ke Jakarta untuk menjaga stabilitas keamanan ibu kota.
Tapi syukurnya, hal yang dikhawatirkan banyak pihak tak terjadi. Mas Wapres dikabarkan akan menyatakan pengunduran diri. Hal itu ia sampaikan langsung kepada presiden.
Tentu peristiwa politik seperti itu tidak bisa dianggap terjadi secara kebetulan. Di balik layar, sepertinya ada kompromi dari pihak-pihak yang terkait itu. Dan hasil dari kompromi itu antara lain apa yang telah berlangsung di MPR siang tadi: Mas Wapres menyatakan mundur.
Bisa dibilang hal ini positif. Tanpa banyak gonjang-ganjing yang bisa menyedot energi bangsa, proses kompromi berjalan lancar. Seolah tak ada pihak yang dirugikan.
Kedua, regenerasi kepemimpinan harus berjalan alami dan gradual.
Selama masa reformasi bergulir lebih dari 20 tahun, rasanya nepotisme kepemimpinan tidak begitu mencuat. Ada, tapi tidak pada titik sentral seperti posisi wakil presiden seperti yang terjadi di akhir masa kepemimpinan yang lalu.
Mungkin saja hal itu bisa dilakukan, meskipun dengan berbagai ‘paksaan’. Tapi masalahnya, justru ada pada sosok yang ‘dipaksakan’ itu. Yaitu, apakah dia siap menjadi pemimpin yang mengurus ratusan juta orang?
Kesiapan ini tentu bukan sekadar jawaban lisan bahwa dia siap. Tapi, pada pengalaman memimpin, pengalaman berpolitik karena politik itu penuh dengan intrik yang saling menjatuhkan, serta kematangan pribadi bahwa ia memiliki visi dan misi secara orisinil dan bukan titipan.
Apa yang akan terjadi jika yang ‘dipaksakan’ itu tidak siap? Nah di sinilah masalahnya. Setidaknya ada dua kerugian: anak muda atau penerus kepemimpinan itu akan merasa tertekan dan tidak nyaman, dan yang lebih parah adalah dampak terhadap rakyat yang ratusan juta itu.
Yang harus dipahami siapa pun yang ingin berkiprah dalam kepemimpinan nasional, negara ini bukan kerajaan. Jangan berpikir untuk mewariskannya ke anak cucu. Tapi biarkan proses regenerasinya bergulir secara alami, bukan rekayasa dan paksaan.
Kedua, jangan tutup peluang lahirnya pemimpin muda yang berkualitas. Karena bagusnya pemimpin, yang akan diuntungkan adalah semua pihak, termasuk para lawan politiknya.
Jangan sampai rakyat jenuh dengan panggung kepemimpinan politik. Karena yang ‘main’ tak pernah berubah: itu lagi, itu lagi! [Mh]
