ACEH menjadi provinsi yang paling berat pasca banjir bandang November lalu. Selain jumlah korban tewas yang paling banyak, kerusakan di wilayah Aceh yang paling parah.
Bencana banjir bandang besar November lalu di Sumatera, masih jauh dari pemulihan. Terutama di wilayah Aceh. Masih banyak wilayah yang terputus karena rusaknya infrastruktur.
Dari tiga provinsi yang terkena bencana itu, Aceh juga merupakan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang paling rendah. Sekitar, 5,86 triliun pada 2024 lalu. Tidak heran jika Aceh terlihat paling ‘vokal’ tentang kurangnya bantuan yang mereka terima.
Bukan Bencana Nasional
Meski sejumlah pihak terus menyuarakan agar pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, tapi tetap saja pusat tidak berubah. Bencana itu masih disebut bencana daerah.
Dalam kunjungan khusus ke Aceh beberapa hari lalu, Presiden Prabowo menambahkan istilahnya menjadi bencana daerah dengan prioritas nasional.
Tapi tetap saja, Aceh masih merasakan bantuan sangat kurang. Tidak sedikit warga yang masih menetap di pengungsian tanpa ada kejelasan tentang nasib masa depan tempat tinggal mereka.
Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pusat yang dirasakan masyarakan Aceh masih minim bantuannya, warga Aceh memasang bendera putih. Bendera kecil berwarna putih ini muncul di sejumlah titik di jalan-jalan raya.
Bentuk protes ini menunjukkan bahwa Aceh ‘menyerah’ dengan beban yang harus mereka tanggung untuk memulihkan diri pasca bencana.
Menerima Bantuan Asing
Masih ada kesenjangan antara pemerintah daerah dengan pusat tentang kurangnya bantuan di Aceh, Gubernur Aceh akhirnya membuka bantuan dari siapa pun, termasuk dari asing.
Sebenarnya, sejumlah negara sudah menawarkan bantuan ke wilayah bencana, termasuk Aceh. Tapi, pemerintah pusat masih menyatakan belum perlu.
Namun begitu, Gubernur Aceh: Mualem, akhirnya menerima bantuan dari Malaysia. Dan yang terakhir yang bikin heboh, Mualem dikabarkan mengirim surat resmi ke lembaga UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan kemanusiaan.
Meskipun, juru bicara kantor gubernur Aceh mengklarifikasi bahwa gubernur tidak mengirim surat resmi ke kantor PBB. Melainkan, mengirim surat ke LSM yang dikelola UNDP dan UNICEF di Aceh untuk mengirim bantuan.
Terlepas dari nama status bencana dan darimana datangnya bantuan, Aceh sangat butuh bantuan segera. Bukan sekadar janji-janji. [Mh]
