ChanelMuslim.com – Pemerintahan Biden sedang mencari cara untuk mengatur ulang hubungan dengan Palestina setelah empat tahun bergolak di bawah mantan Presiden Donald Trump, menurut memo Departemen Luar Negeri yang diperoleh oleh The National dan kantor berita Reuters.
Draf memo internal, pertama kali dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di UEA dan kemudian oleh Reuters, mengatakan rencana itu masih dalam tahap kerja awal, tetapi termasuk inisiatif yang ditetapkan untuk memberikan $ 15 juta dalam bantuan Covid-19 yang dapat mencapai Otoritas Palestina (PA) pada akhir Maret.
Baca juga: Pemerintahan Biden akan Memulihkan Bantuan untuk Palestina
Departemen Luar Negeri tidak membalas permintaan komentar Middle East Eye pada saat artikel ini diterbitkan.
Menurut memo itu, bagian dari rencana tim Biden juga mencakup strategi yang akan mengambil sikap lebih keras pada kegiatan pemukiman Israel dan menyebutkan upaya untuk mendapatkan komitmen Palestina untuk mengakhiri pembayaran kepada individu yang dipenjara (oleh Israel) karena tindakan terorisme.
Warga Palestina yang memiliki anggota keluarga dekat yang telah ditangkap oleh otoritas Israel menerima tunjangan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), bukan PA. Nilai tunjangan tergantung pada lamanya hukuman yang dibuat oleh pengadilan militer Israel, yang memiliki tingkat hukuman 99,74 persen yang dilaporkan sendiri.
Pembayaran tersebut telah menjadi titik tegang antara AS dan kepemimpinan Palestina, karena sekitar 40 persen dari populasi pria Palestina telah menghabiskan beberapa waktu di penjara Israel, menurut PLO, menjadikan pembayaran tersebut sebagai bagian rutin dari kehidupan di antara banyak keluarga Palestina.
Pendekatan Biden
Memo tim Biden menyatakan keprihatinannya dengan pendekatan Trump untuk bernegosiasi dengan Palestina, yang sebagian besar dipandang sangat bias terhadap Israel.
Pemerintahan Biden berjanji melanjutkan bantuan ke Palestina
Sejak Presiden Joe Biden menjabat pada 20 Januari, pemerintahnya telah berjanji untuk melanjutkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan ratusan juta dolar dan bekerja untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington, yang semuanya dihentikan di bawah Trump.
Para pembantu Biden juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin menetapkan kembali tujuan dari solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina.
Namun, pemerintah Biden telah bergerak hati-hati dengan pemilihan umum Israel pada 23 Maret yang akan datang, diikuti oleh pemilihan Palestina yang dijadwalkan dalam beberapa bulan mendatang.
Sebagian dari draf memo yang dikutip oleh The National mengatakan visi AS adalah “untuk memajukan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat”.
Satu sumber, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan dokumen itu adalah draf awal yang dapat direvisi dan versi final apa pun akan memerlukan tinjauan antar-lembaga.
“Kami tidak memiliki komentar tentang memo khusus itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter kepada wartawan pada briefing harian, seperti dikutip oleh Reuters.[ah/mee]
