ChanelMuslim.com- Usai cuti kampanye, sore kemarin (Sabtu/11/2) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melakukan sertijab untuk aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta lagi. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan posisi Ahok sebagai gubernur terkait statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama yang sedang bergulir.
Alasannya, sesuai Pasal 83 undang-undang nomor 23 tahun 2014, menyatakan bahwa kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara. Bunyi pasal tersebut adalah:
Pasal 83
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Kepada wartawan, Profesor Mahfud MD menegaskan bahwa pasal itu tak bisa ditafsirkan lain. Kalau sudah menjadi terdakwa, kepala daerah harus diberhentikan sementara hingga ada vonis dari pengadilan.
“Menurut UU (nomor 23 tahun 2014) Pasal 83 Ayat (1) itu kan jelas. Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan. Loh ini dakwaan kok. Iya kan? Dakwaannya sudah jelas,” kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/2) sebagaimana dikutip beritasatu.com.
Menurut penasihat PBNU Bidang Hukum ini, jika pemerintah bersikukuh mengaktifkan Ahok kembali dalam statusnya sebagai terdakwa, aturan dalam Pasal 83 itu harus diubah terlebih dahulu. Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut pasal itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, langkah ini, kata Mahfud memiliki resiko politik yang cukup besar. (Mh/foto: merdeka.com)
