KEMENKES Dorong Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja sebagai langkah untuk mencegah risiko psikososial yang dapat memengaruhi keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Kesehatan mental kini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga perlindungan pekerja tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga psikologis.
Upaya tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 bertema Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia, yang diselenggarakan pada Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dante menjelaskan bahwa persoalan kesehatan mental di lingkungan kerja sering kali tidak terlihat karena sebagian pekerja memilih menyembunyikan tekanan yang mereka alami. Padahal, beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, hingga minimnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental.
Menurutnya, kesehatan mental pekerja bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama, termasuk pemberi kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki sistem dan kondisi kerja agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis, bukan hanya menuntut pekerja untuk terus beradaptasi dengan tekanan pekerjaan.
Risiko Psikososial Perlu Mendapat Perhatian di Tempat Kerja
Risiko psikososial merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Faktor seperti tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang, kurangnya kendali terhadap tugas, hubungan interpersonal yang buruk, serta ketidakjelasan tanggung jawab dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang.
Tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat membuat pekerja mengalami kelelahan emosional, kesulitan berkonsentrasi, kehilangan motivasi, hingga menurunnya kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan antarkaryawan dan meningkatkan risiko kesalahan saat bekerja.
Dalam perspektif Islam, menjaga hubungan baik dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain merupakan bagian dari nilai kehidupan seorang Muslim. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma’idah ayat 2:
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…” (QS. Al-Ma’idah: 2).
Ayat tersebut mengandung prinsip kerja sama dan kepedulian yang dapat diterapkan dalam kehidupan profesional. Rekan kerja maupun pimpinan memiliki peran untuk membangun hubungan yang saling mendukung, tidak melakukan perundungan, serta membantu menciptakan suasana kerja yang aman bagi setiap orang. Dengan demikian, kepedulian terhadap kesehatan mental bukan hanya menjadi urusan pribadi pekerja, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial di lingkungan kerja.
Skrining Kesehatan Jiwa Diintegrasikan dengan Program CKG
Skrining kesehatan jiwa menjadi salah satu langkah preventif yang diperkuat Kemenkes untuk mengenali potensi masalah psikologis sejak dini. Upaya ini dilakukan melalui integrasi pemeriksaan kesehatan jiwa dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa melalui program tersebut. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan, termasuk mengenali kondisi psikologis yang mungkin membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Bagi pekerja formal, pemeriksaan kesehatan jiwa diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara itu, pekerja informal dapat mengakses layanan kesehatan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).
Melalui pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan mental pekerja diharapkan dapat dikenali lebih awal. Dengan begitu, perusahaan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membantu memberikan penanganan sesuai kebutuhan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.
Baca Juga: WBK Perluas Pemberdayaan Perempuan Lewat Program Pemulihan Kesehatan Mental
Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk dalam Standar Keselamatan Kerja
Kemenkes Perkuat Dukungan Psikologis bagi Pekerja
Selain melakukan deteksi dini, Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Kedua upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan bagi masyarakat yang mengalami tekanan psikologis maupun membutuhkan bantuan ketika menghadapi krisis kesehatan jiwa.
Layanan Healing119 dapat diakses melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id. Kehadiran layanan ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh dukungan awal ketika menghadapi kondisi psikologis yang membutuhkan perhatian.
Dukungan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan juga memiliki keterkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699, Rasulullah SAW bersabda:
“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim).
Hadis tersebut mengajarkan pentingnya memberikan pertolongan kepada sesama, termasuk ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan. Dalam lingkungan kerja, nilai ini dapat diwujudkan melalui kesediaan mendengarkan keluhan rekan kerja, memberikan dukungan tanpa menghakimi, serta membantu menghubungkan mereka dengan tenaga profesional apabila diperlukan.
Sikap saling membantu tersebut bukan berarti setiap pekerja harus mengambil alih tanggung jawab tenaga kesehatan. Namun, kepedulian dan dukungan sosial dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang membuat seseorang merasa aman untuk menyampaikan kesulitan yang dialaminya.
Perusahaan Memiliki Tanggung Jawab Melindungi Kesehatan Mental
Perlindungan kesehatan mental tidak dapat hanya dibebankan kepada pekerja. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan dan budaya kerja yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis.
Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menekankan bahwa pengelolaan risiko psikososial perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental harus diwujudkan melalui kebijakan dan praktik nyata agar pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera.
Prinsip perlindungan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan mengenai upaya kesehatan jiwa, lingkungan kerja termasuk salah satu tempat pelaksanaan upaya promotif kesehatan jiwa. Sementara itu, upaya preventif mencakup deteksi dini, konseling, dan dukungan psikologis awal.
Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan pembagian beban kerja, waktu istirahat, komunikasi antara pimpinan dan karyawan, serta mekanisme penanganan perundungan. Kebijakan yang memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan masalah tanpa takut mendapatkan perlakuan diskriminatif juga menjadi bagian dari perlindungan tersebut.
Membangun Budaya Kerja yang Sehat dan Saling Mendukung
Membangun lingkungan kerja yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, hingga para pekerja. Kolaborasi tersebut diperlukan agar perlindungan kesehatan mental tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan dan kebiasaan sehari-hari di tempat kerja.
Follow Official WhatsApp Channel chanelmuslim.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kemenkes berharap penguatan upaya kesehatan mental dapat menjadi bagian dari budaya kerja di berbagai sektor. Lingkungan kerja yang baik bukan hanya ditandai dengan tercapainya target dan produktivitas, melainkan juga kemampuan perusahaan dalam menjaga keselamatan serta kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Pada akhirnya, pekerja membutuhkan ruang untuk berkembang secara profesional tanpa mengabaikan kesehatan fisik maupun mental. Melalui skrining kesehatan jiwa, dukungan psikologis, dan pengelolaan risiko psikososial, perlindungan pekerja diharapkan dapat berjalan lebih menyeluruh sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, manusiawi, dan berkelanjutan.[Ssh]

