ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Minggu, 06 Desember 2020 | 21 Rabiul Akhir 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
NASIONAL

Tentang UU Cipta Kerja, PKS Tidak Ambil Opsi Legislative Review

05 November 2020 11:11:42
Tentang UU Cipta Kerja, PKS Tidak Ambil Opsi Legislative Review
Tentang UU Cipta Kerja, PKS Tidak Ambil Opsi Legislative Review

ChanelMuslim.com - Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai polemik. Setelah Presiden Joko Widodo menandatanganinya pada Senin (2/11/2020), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11/2020). Selain itu, KSPI juga masih akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak konstitusional buruh yang teratur dalam undang-undang, yang bersifat anti kekerasan (non violence).

“Ada dua opsi untuk menyikapi polemik tentang Undang-undang Cipta Kerja,” kata Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS yang juga sempat menjadi anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat sedang dibahas di DPR.

Kedua opsi yang dimaksud Anis adalah opsi melakukan legislative review, dan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.

Hingga saat ini, Anis menjelaskan bahwa PKS cenderung tidak memilih opsi Legislative Review.

“Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” papar Anis.

Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan undang-undang, maka legislative review Undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui 5 tahapan pembuatan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Artinya, Pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative review dengan mengajukan poin-poin revisi. Jika diterima DPR, Undang-undang Cipta Kerja akan kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR.

“Prosesnya seperti mulai dari awal lagi,” tandas Anis.

Karena itu, sikap politik PKS setelah Undang-undang Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden, adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu.

“Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009,” tegas Anis.

Situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009 adalah pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Dan kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jika melihat tiga kriteria di atas, maka syarat Perppu sudah terpenuhi. Ditambah lagi, Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan memiliki nomor registrasi di Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 dengan nomor 245.

“Maka tidak ada yang menghalangi kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini,” pungkas Anis.[ind]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
tentang uu cipta kerja
pks tidak ambil opsi legislative review
 
BERITA LAINNYA
 
 
NASIONAL
30 October 2018 10:55:27

Alhamdulillah, Roger Danuarta Masuk Islam

 
NASIONAL
15 April 2018 20:50:45

Memberdayakan TKI di Negeri Ginseng

 
NASIONAL
31 December 2018 23:26:31

Sukabumi Longsor, 74 Orang Hilang

 
NASIONAL
02 May 2020 17:46:13

IDEAS: Larangan Mudik Setengah Hati

Pendaftaran Siswa Baru Jakarta Islamic School
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284