ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Sabtu, 05 Desember 2020 | 20 Rabiul Akhir 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
NASIONAL

Sikap Pemerintah Plin Plan Soal Kluster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

26 August 2020 12:00:07
pemerintah,plin,plan,soal,ruu,ketenagakerjaan
pexels.com

ChanelMuslim.com -Pemerintah telah berjanji akan mencabut kluster ketenagakerjaan ini, lalu menyatakan akan menunda membahas dan sekarang malah ingin mendahulukan pembahasannya.

Politisi PKS, Mulyanto kritik sikap Pemerintah yang tidak tegas menetapkan keberadaan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai Pemerintah gamang menyikapi dinamika aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik yang mewakili kepentingan para pekerja maupun kepentingan pengusaha. 

Terkesan jika tekanan dari kalangan pekerja menguat, Pemerintah langsung menyatakan akan mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Tapi jika tekanan dari kalangan pengusaha menguat maka kluster itu kembali diajukan untuk dibahas.

"Sikap PKS tegas. Kami ingin isi RUU Omnibus Law ini dapat melindungi hak-hak pekerja sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. 

Isi ketentuan UU kami anggap sudah cukup adil mengakomodasi kepentingan pihak terkait. UU ini sudah 25 kali dikaji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi," jelas Mulyanto. 

Mulyanto menambahkan, PKS menyambut baik butir-butir kesepakatan yang dihasilkan Tim Perumus RUU Cipta Kerja antara DPR dan berbagai organisasi Serikat Pekerja (21/8). 

Mulyanto berharap hasil kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti menjadi butir-butir DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) berbagai fraksi terkait Kluster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya PKS beberapa kali berdialog dan menerima aspirasi berbagai organisasi serikat pekerja terkait pembahasan kluster ketenagakerjaan ini. Dari berbagai pertemuan itu PKS menangkap aspirasi yang sama yaitu aturan dalam RUU Cipta Kerja jangan terlalu memanjakan pihak pengusaha tapi menghilangkan hak-hak pekerja. 

Kalangan serikat pekerja setuju iklim usaha perlu diatur dengan lebih baik. Tapi penetapan aturan baru itu harus dibuat dengan mendengar aspirasi dari berbagai kalangan. 

Untuk mengawal aspirasi tersebut PKS mengajak semua serikat pekerja memantau setiap pembahasan di DPR. PKS bersama serikat pekerja akan terus mengkritisi pembahasan RUU omnibus law ini. 

"PKS meminta kepada teman-teman serikat pekerja harus terus mencermati secara seksama dinamika pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini.  Pembahasan ini harus terus dikawal dan dipelototi," tegas Mulyanto.[My]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
pemerintah
plin
plan
soal
ruu
ketenagakerjaan
 
BERITA LAINNYA
 
 
NASIONAL
30 April 2018 12:59:22

Meriahnya Lomba Marawis di Festival Islam Tazkia

 
NASIONAL
16 September 2020 10:47:49

Kematian Covid-19 Indonesia Peringkat Tiga di Asia

 
Pendaftaran Siswa Baru Jakarta Islamic School
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284