ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Jumat, 30 Oktober 2020 | 14 Rabiul Awwal 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
NASIONAL

Liberalisasi Industri Pertahanan

16 October 2020 19:17:38
Liberalisasi,industri,pertahanan
Pexels/pixabay

ChanelMuslim.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, ingatkan Pemerintah agar berhati-hati terhadap bahaya liberalisasi dalam pengelolaan dan penyertaan modal asing pada industri alat utama sistem pertahanan keamanan sebagaimana diatur dalam ketentuan RUU Cipta Kerja, yang baru disahkan.

Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait penyertaan modal asing di sektor pertahanan sangat rentan dan terbuka bagi liberalisasi industri pertahanan.

Mulyanto merujuk beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja dari dokumen final 812 halaman, dan membandingkannya dengan UU eksisting, yang dinilai membuka peluang terjadinya liberalisasi industri di bidang pertahanan.

Dalam UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal diatur ketentuan mengenai bidang atau jenis usaha yang tertutup bagi penanaman modal pada Pasal 12 ayat 2) hurup a, bahwa: Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang.

Sementara dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 12 ayat 2) hurup e diatur ketentuan bahwa: Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi: e. industri pembuatan senjata kimia.

Selain itu, dalam UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan, Pasal 52 disebutkan, (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. (2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.

Sementara dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 52 ayat (1) disebutkan kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Sedang terkait dengan pasal kepemilikan Negara sebesar minimal 51% dihapus.

Menurut Mulyanto ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait dengan industri pertahanan ini sangat longgar dan berpotensi bagi terjadinya liberalisasi industri pertahanan. Dari segi bidang usaha saja sudah terlihat aroma liberalisasi tersebut, karena bidang usaha yang tertutup dalam RUU Cipta Kerja hanya dibatasi pada industri pembuatan senjata kimia. Sementara produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang menjadi terbuka bagi penanaman modal asing.

Belum lagi dari aspek kepemilikan modal. Dalam RUU Cipta Kerja

disebutkan kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan/atau badan usaha milik swasta, berarti termasuk swasta asing. Karena frasanya adalah “dan/atau”, maka ketentuan ini bisa difahami juga sebagai: kepemilikan modal atas industri alat utama adalah BUMN “atau” badan usaha milik swasta. Artinya badah usaha milik swasta atau asing dapat memiliki modal seratus prosen atas industri alat utama ini. Pemahaman ini menjadi semakin kuat, manakala pasal kepemilikan BUMN yang minimal sebesar 51% dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Untuk itu Wakil Ketua FPKS DPR RI ini minta Pemerintah perlu berhati-hati dalam pengelolaan dan penyertaan modal asing pada industri alat utama sistem pertahanan ini.

"PKS menolak liberalisasi industri pertahanan tersebut, apalagi sampai dikuasasi oleh modal asing. Karena ini terkait dengan kepentingan nasional (national interest) dan kedaulatan bangsa.

Industri hankam ini wilayah high tech yang sensitif, yang harus dikuasai SDM patriot negeri yang andal. Kita justru harus menguasai industri ini, bukan malah menyerahkan kepada pihak asing," ujar Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI ini minta Pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam pengelolaan industri pertahanan tersebut, agar kepentingan nasional tetap mendapat prioritas, termasuk aspek alih teknologi dan pembinaan SDM industri strategis nasional.

Lebih jauh Mulyanto berharap Pemerintah mampu melindungi keberadaan industri strategis nasional. Jangan sampai industri strategis ini justru dikuasai swasta asing. Karena dalam jangka panjang dikhawatirkan akan berdampak pada pertahanan, keamanan dan kedaulatan bangsa.

"Pemerintah harus punya komitmen kuat dalam menjaga sekaligus mengembangkan industri strategis ini. Kalau perlu kita beli kembali aset nasional strategis yang telah dijual ke pihak asing, seperti Indosat misalnya, bukan malah membuka industri pertahanan ini kepada pihak asing," tandas Mulyanto. [My]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
liberalisasi
industri
pertahanan
 
BERITA LAINNYA
 
 
NASIONAL
16 September 2020 15:16:17

Meredam Kerentanan Ekonomi di Masa Pembatasan Sosial

 
NASIONAL
30 April 2018 12:59:22

Meriahnya Lomba Marawis di Festival Islam Tazkia

Saksikan tren modest wear terkini dari 164 designer modest fashion Indonesia dalam ajang Modest Fashion Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Indonesian Fashion Chamber, dan Indonesia Halal Lifestyle Cent
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284