ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Rabu, 30 September 2020 | 13 Safar 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
NASIONAL

Koalisi LSM Menolak Kebijakan Darurat Sipil

31 March 2020 09:23:06
darurat,sipil,lsm,menolak

 

ChanelMuslim.com - Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini, menginstruksikan dilakukannnya pembatasan sosial berskala besar dengan tingkat disiplin yang lebih tinggi. Bahkan, pembatasan sosial itu menurutnya perlu didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19.

“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ujar Jokowi di Bogor, Senin (30/3).

Namun, pernyataan Jokowi itu mendapatkan penolakan dari koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri atas Elsam, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS. Mereka menilai status darurat sipil saat ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut mereka, pemerintah harus mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2),” ungkap mereka dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (30/3).

Selain itu, koalisi LSM mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Mereka mengatakan, tidak adanya pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana Covid-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

“Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo,” tutur mereka.

Koalisi LSM menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Seharusnya, pemerintah dapat mengoptimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana, yang masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.

Baru sekitar satu jam Jokowi menetapkan darurat sipil atas kondisi negara, namun pernyataan itu segera diluruskan atau diralat. Namun, bukan presiden sendiri yang meralatnya, akan tetapi justru anak buah Jokowi yakni juru bicara presiden, Fadjroel Rachman.

Dalam akun Twitter yang diunggah sore ini, Fadjroel @fadjroeL menuliskan, presiden @jokowi menatapkan tahapan baru perang melawan covid-19, yaitu pembatasan sosial skala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaaan sangat memburuk, dapat menuju darurat sipil. Itulah kalimat yang ditulis Fadjroel pada akun media sosialnya. [My]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
darurat
sipil
lsm
menolak
 
BERITA LAINNYA
 
 
NASIONAL
08 February 2019 15:16:36

Mengapa Perempuan Harus Berpolitik

 
Senandung Akbar
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
Pelatihan Menulis Oase Chanel Muslim
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284