ChanelMuslim.com media onlie keluarga, media islam

Selasa, 20 Oktober 2020 | 4 Rabiul Awwal 1442 H
Login
Register

 


 
 
 
 
EKONOMI

Gandeng Ahli Hukum, Pemerhati Pendidikan dan Peneliti, Forum Zakat Bedah UU Cipta Kerja

08 October 2020 06:46:51
Gandeng Ahli Hukum, Pemerhati Pendidikan dan Peneliti, Forum Zakat Bedah UU Cipta Kerja
Gandeng Ahli Hukum, Pemerhati Pendidikan dan Peneliti, Forum Zakat Bedah UU Cipta Kerja

ChanelMuslim.com Forum Zakat menggelar diskusi Ruang Tengah : Diskursus Gerakan Zakat untuk membedah UU Cipta Kerja. Diskusi ini menggandeng lima pembicara yang berkompeten yakni, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa (PP PKBTS) - Ki. Prof. Dr. Cahyono Agus, Direktur LOKATARU – Haris Azhar, Mubyarto Institute – Awan Santosa, S.E, M. Sc, Direktur IDEAS – Yusuf Wibisono, dan Chief Corporate Secretary PPPA Daarul Quran sekaligus Ketua Bidang I Forum Zakat – Nanang Ismuhartoyo.

Dalam paparannya, Haris Azhar menegaskan bahwa UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kemudahan-kemudahan yang ditunjukkan di UU ini jelas untuk industrialisasi dan bisnis.

“Kita penting menekankan bahwa industri dan bisnis tersebut akan menjadi milik megabisnis dan industri dengan dana dan pasar besar nan luas,” ujarnya.

Hukum Omnibus Cilaka, sebutnya, hampir mustahil mendapatkan kegunaan dan kebahagiaan maksimal bagi rakyat. Hal ini dikarenakan posisi tidak imbang antara para pemodal dan warga biasa.

“Di tengah pandemi Corona ini, UU ini semakin menunjukkan kegagalan pemenuhan hak-hak konstitusional semakin meluas. Segala asupan dan suara publik tidak didengar, wabah corona dijadikan alasan untuk meminimalisasi peran publik,” bebernya.

“Pasal 26, misalnya, yang memuat soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam UU Ciptaker justru memangkas keterlibatan masyarakat. Kini, warga tak bisa lagi mengajukan gugatan keberatan terhadap Amdal atas bisnis yang bakal beroperasi di wilayahnya,” lanjutnya.

Setali tiga uang, Awan Santosa juga mengatakan bahwa UU ini cacat ideologis. “Coba cek ada berapa frasa demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dalam 1981 halaman naskah akademik dan 1028 halaman RUU Cipta Kerja? Hasilnya sungguh fantastis, sama sekali tidak ada alias nihil! RUU ini dibuat tidak untuk menjalankan amanat konstitusi, demokrasi ekonomi . Jadi, Omnibus Law membunuh ekonomi kerakyatan sejak dalam pikiran!” tegasnya.

Isi Omnibus Law ini, lanjutnya, memberi solusi dominan bagi penciptaan lapangan kerja yaitu investasi. Karena, menurutnya, lewat pintu inilah investor menguasai SDA, buruh murah, pasar, dan infrastrutur.

“Maka sudah jelas, alasan UU dipenuhi upaya bagaimana penyediaan lahan, peluang bisnis, serta pasar tenaga kerja yang fleksibel bagi kepentingan investor. Dan 7 juta pengangguran pun dijadikan alasan pembenar,” bebernya.

Dan kini pandemi Covid-19 diperkirakan menambah jumlah pengangguran antara 2,9 juta-10 juta orang.

“Mengharap investasi besar tentu saja tidak masuk akal. Di saat normal saja 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 270.000 tenaga kerja baru, apalagi disaat pandemi sekarang. Terbukti lagi di kala krisis perspektif Omnibus Law berbahaya dan tidak dapat diandalkan,” jelasnya.

Di samping itu, Yusuf Wibisono menyebutkan bahwa Narasi utama dari UU Cipta Kerja adalah karpet merah untuk investasi, terutama menekan biaya lahan dan tenaga kerja.

“Ketika negara lain telah jauh mendorong daya saing perekonomian melalui keunggulan teknologi dan keahlian tenaga kerja, bahkan aliansi strategis dan reformasi birokrasi, kita masih terus mengandalkan tanah dan buruh murah sebagai daya tarik utama perekonomian,” tuturnya.

Di tengah pandemi dan krisis, lanjut dia, kehadiran UU Cipta Kerja menjadi lambang kemunduran dan kelemahan moral pembangunan yang semakin menjauh dari cita-cita konstitusi untuk demokrasi ekonomi. Hal ini diamini pula oleh Nanang Ismuhartoyo, menurutnya, dalam penyusunan UU Ciptaker tidak ada keterbukaan terhadap publik, padahal UU ini menyangkut hajat hidup warga negara, dan kumpulan UU publik yg dijadikan satu.

“UU ini juga lahir tanpa hati nurani, karena dibuat dan disahkan di saat rakyat negeri ini sedang mengalami bencana pandemi. Dan itu semua demi kepentingan dan dorongan Investasi, yang kita semua tahu siapa yg dimaksud investasi itu,” kata dia.

Sementara Pemerhati Pendidikan Cahyono Agus menyampaikan bahwa adanya satu pasal tentang “Perizinan Berusaha” dalam investasi yang bersifat komoditas perdagangan yang berorentasi keuntungan, justru menjadi lubang jebakan utama menuju komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi dunia pendidikan. Prof Agus, demikian beliau biasa disapa, menyatakan telah terdapat kesepakatan sebelumnya antara DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan sektor pendidikan dalam pembahasan RUU Ciptaker.

“Komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi dunia pendidikan jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Langkah terakhir, insan pendidikan Indonesia berencana untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.[ind]

 
Info Video CMM :
 
Bagaimana menurut anda mengenai isi artikel ini?
 
FOKUS
 
 
 
TOPIK :
gandeng ahli hukum
pemerhati pendidikan dan peneliti
forum zakat bedah uu cipta kerja
 
BERITA LAINNYA
 
 
 
EKONOMI
08 October 2020 09:05:34

IFRA 2020 Catat Transaksi Rp43,7 Milyar

Saksikan tren modest wear terkini dari 164 designer modest fashion Indonesia dalam ajang Modest Fashion Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Indonesian Fashion Chamber, dan Indonesia Halal Lifestyle Cent
 

 
 
TERBARU
 
cmm market
 
 
TERPOPULER
 
 
 
 


media online keluarga
media online keluarga

ChanelMuslim.com

Media Inspirasi Keluarga Muslim Indonesia dengan berbagai rubrik terbaik untuk keluarga muslim Indonesia kini tersedia di

media online keluarga

Nikmati kemudahan mendapatkan berbagai berita dan artikel islami disini.

media online keluarga
JANGKAU LEBIH LUAS KONSUMEN ANDA,
beriklan di ChanelMuslim.com
Hotline : 0811.1362.284