Pejabat HAM PBB Kecam Perubahan Kebijakan AS Terkait Permukiman Ilegal Israel

ChanelMuslim.com - Seorang pakar hak asasi manusia independen PBB pada hari Selasa kemarimengutuk perubahan kebijakan AS tentang masalah pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

"Ini bukan langkah menuju perdamaian atau keadilan atas konflik Israel-Palestina," kata Michael Lynk, Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina.

Dia mengatakan keputusan itu merusak tatanan internasional berbasis aturan.

"Keputusan pemerintah Amerika untuk membuang hukum internasional dan melegitimasi permukiman ilegal Israel mungkin merupakan paku terakhir dalam peti mati solusi dua negara."

Sebelumnya AS pada hari Senin membalikkan arah posisinya mengenai permukiman Israel yang dibangun di Tepi Barat yang diduduki, melanggar dengan lebih dari empat dekade preseden dengan mengatakan bahwa permukiman tidak akan lagi dianggap sebagai ilegal.

Sekretaris Negara Mike Pompeo mengumumkan perpindahan dari pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978 yang menyatakan bahwa permukiman "tidak konsisten dengan hukum internasional."

Pompeo mengatakan pendapat itu tidak memajukan proses perdamaian dan Washington tidak akan lagi mengambil posisi pada legalitas mereka. Dia mengatakan pendirian mereka tidak semata-mata tidak konsisten dengan hukum internasional.

"Menyebut pembentukan permukiman sipil yang tidak konsisten dengan hukum internasional tidak berhasil, itu belum memajukan tujuan perdamaian," kata Pompeo dalam sambutannya kepada wartawan.

"Yang benar adalah bahwa tidak akan pernah ada resolusi yudisial untuk konflik, dan argumen tentang siapa yang benar dan salah sebagai masalah hukum internasional tidak akan membawa perdamaian."

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina menginginkan wilayah ini bersama dengan Jalur Gaza untuk pembentukan negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.[ah/anadolu]